Sony Sonjaya Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG: Lebih dari 30 Nama Siap Dibuka

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengaku mengantongi lebih dari 30 nama yang diduga terlibat dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sony menyatakan kesiapannya menjadi justice collaborator (JC) untuk membongkar kasus tersebut.

Kuasa hukum Sony, Elza Syarief, mengatakan kliennya memiliki sistem yang dapat melacak transaksi jual beli titik SPPG melalui laptop pribadi. “Dia membuat sistem sehingga bisa mendeteksi siapa yang menjual-belikan itu. Ada lebih dari 30 orang yang bisa diperiksa,” ujar Elza saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).

Data tersebut, menurut Elza, akan diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengusutan dugaan korupsi tata kelola MBG. Sony juga berencana mengajukan permohonan status justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Senin mendatang. “Dia minta JC dan akan buka semua. Kerja sama kooperatif dengan Kejaksaan Agung,” tambah Elza.

Elza membantah kliennya terlibat langsung dalam praktik ilegal tersebut. Menurutnya, Sony hanya bertugas menentukan titik lokasi program, sementara pelaksanaan di lapangan melibatkan yayasan dan investor dari berbagai daerah. “Pak Sony sendiri tidak pernah melakukan itu,” tegas Elza.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena program MBG merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah dengan anggaran besar. Dugaan jual beli SPPG menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan gizi. Jika terbukti, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi.

Langkah Sony menjadi JC diharapkan dapat mempercepat pengungkapan jaringan pelaku. Namun, pengamat hukum menilai perlindungan terhadap saksi kunci menjadi krusial. “Justice collaborator harus mendapat jaminan keamanan, terutama jika ia membongkar aktor-aktor besar,” kata seorang analis hukum pidana yang enggan disebut namanya.

Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana kerja sama ini. Sementara itu, publik menunggu apakah pengungkapan Sony akan membawa kasus ini ke level yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan menjerat pejabat di kementerian terkait. Pertanyaannya, sejauh mana sistem pengawasan program MBG mampu mencegah penyimpangan serupa di masa depan?