Waspada Penipuan Mengatasnamakan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Iming-iming Bantuan Rp20 Juta Hoaks

Klaim yang menyebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos membagikan dana bantuan Rp20 juta kepada masyarakat yang membutuhkan adalah hoaks. Informasi yang beredar luas di Facebook itu justru merupakan modus penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meniru suara dan gambar sang gubernur.

Sebuah akun Facebook pada 1 Juni 2026 mengunggah postingan yang mengaku sebagai Sherly Tjoanda Laos dan menawarkan bantuan Rp20 juta gratis tanpa pajak. Postingan itu bahkan menyertakan gambar sertifikat kepolisian palsu untuk meyakinkan korban. Namun, setelah ditelusuri, tidak ada program bantuan semacam itu dari pemerintah provinsi.

Sherly Tjoanda melalui akun Instagram pribadinya @s_tjo memberikan klarifikasi tegas. Dalam video yang diunggah, ia menyatakan bahwa penipuan kini semakin canggih dengan memanfaatkan AI untuk meniru foto dan suaranya. Ia menegaskan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mengadakan undian berhadiah atau meminta data pribadi masyarakat.

Modus penipuan serupa sering terjadi di Indonesia, di mana pelaku mengatasnamakan pejabat publik untuk menawarkan bantuan sosial palsu. Kali ini, pelaku bahkan menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video atau pesan suara yang meyakinkan. Masyarakat diminta waspada terhadap permintaan data pribadi seperti nomor rekening, KTP, atau transfer uang dengan iming-iming hadiah.

“Belakangan ini sering beredar pesan atau video melalui WhatsApp, medsos yang mengatasnamakan saya dengan iming-iming giveaway uang tunai puluhan juta rupiah dan meminta data pribadi, nomor rekening bahkan KTP,” ujar Sherly dalam video klarifikasinya. Ia menambahkan bahwa semua informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah provinsi atau akun pribadinya.

Fenomena penipuan berbasis AI ini menjadi perhatian serius di Indonesia. Pakar keamanan siber menilai bahwa teknologi deepfake semakin mudah diakses, sehingga masyarakat harus lebih kritis dalam menyaring informasi. Pemerintah pun didorong untuk memperkuat literasi digital dan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan siber.

Ke depan, kasus ini menjadi pengingat bahwa hoaks tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Pertanyaan yang muncul: sejauh mana kesiapan aparat dan platform media sosial dalam membendung penyebaran konten palsu yang makin realistis?