Prabowo Pecat Kepala Badan Gizi Nasional: Program Makan Gratis Dihantam Keracunan Massal dan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis—andalan kampanye 2024 yang kini dilanda gelombang keracunan massal dan tuduhan korupsi. Langkah ini diambil di tengah desakan publik yang kian keras agar program yang menyedot anggaran miliaran dolar itu dihentikan sementara.

Program yang menyasar 80 juta anak sekolah ini sejak diluncurkan Januari tahun lalu telah menyebabkan sedikitnya 33.000 kasus keracunan makanan, menurut data Lembaga Pemantau Pendidikan (Network for Education Watch) hingga April. Angka tersebut memicu keprihatinan luas, terutama karena sebagian besar korban adalah anak-anak usia sekolah dasar. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung pada Rabu pagi menggeledah kantor Badan Gizi Nasional dan melarang staf memasuki gedung, menandai eskalasi penyelidikan atas dugaan ketidakberesan anggaran di dapur-dapur program.

Pemecatan Dadan terjadi sepekan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan adanya inkonsistensi dalam penganggaran antar dapur. Sejumlah pengamat menilai langkah ini lebih bersifat kosmetik ketimbang solusi struktural. "Yang dibutuhkan program ini bukan sekadar ganti orang, melainkan perombakan total konsep dan sistem. Tanpa itu, masalah akan terus berulang," tulis pengguna X, Ahmad Arif.

Pengganti Dadan, Nanik Sudaryati Deyang, adalah mantan jurnalis dan anggota tim kampanye Prabowo pada 2024. Namun, latar belakangnya yang tidak memiliki pengalaman di bidang gizi atau keamanan pangan menuai kritik. "Ini seperti mengganti sopir bus yang tidak tahu jalan dengan sopir lain yang juga tidak tahu jalan," ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Program ini juga menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial Dadan sebelumnya, seperti anjuran minum susu dua liter per hari dan usulan penggunaan serangga serta ulat sagu dalam menu makanan. Di sisi lain, Prabowo mengakui program tersebut "penuh masalah" dalam pidato bulan lalu, namun tetap membelanya. "Makanan bergizi gratis sangat penting bagi bangsa kita. Di mana pun saya pergi, petani berkata, 'Pak, jangan hentikan program ini, ini sangat membantu cucu saya untuk bisa makan,'" ujar Prabowo.

Namun, tekanan fiskal kian membayangi. Indonesia saat ini menghadapi surplus perdagangan yang menyusut dan nilai tukar rupiah yang lemah. Pemangkasan jadwal dari enam menjadi lima hari seminggu disebut sebagai upaya meredam dampak keuangan, meski langkah ini dinilai setengah hati. Beberapa pihak bahkan mendesak penghentian total program hingga sistem pengawasan dan tata kelola diperbaiki.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah penggantian pimpinan Badan Gizi Nasional cukup untuk memulihkan kepercayaan publik, atau justru akan memperpanjang siklus masalah tanpa perbaikan mendasar. Dengan penyelidikan korupsi yang masih berjalan dan kasus keracunan yang terus bertambah, pemerintah dihadapkan pada dilema: mempertahankan program populis demi dukungan politik, atau mengorbankannya demi keselamatan anak-anak dan kesehatan fiskal negara.