Waspada, Hoaks Bantuan Bibit Ayam Kembali Beredar: Ini Modus Penipuannya

Penipuan berkedok bantuan bibit ayam dari pemerintah kembali meresahkan masyarakat. Modusnya, pelaku menyebarkan tautan pendaftaran yang mengarah ke situs palsu dan meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor Telegram. Kementerian Pertanian (Kementan) pun angkat bicara, mengingatkan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu yang disalurkan melalui link sembarangan.

Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya tiga varian hoaks serupa terdeteksi beredar di Facebook. Unggahan pertama mengklaim adanya program bantuan bibit ayam periode 21 Mei hingga 30 Juni 2026. Unggahan kedua menambahkan jenis bantuan lain seperti ikan, kambing, dan sapi. Sementara unggahan ketiga bahkan menyertakan poster dengan angka fantastis: 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 7.288 kecamatan penerima. Semua unggahan itu menyematkan menu "daftar" yang jika diklik akan membawa korban ke halaman formulir digital.

Menurut penelusuran, tautan yang disebarkan bukan milik domain resmi pemerintah seperti .go.id. Situs tersebut hanya meminta data tanpa memberikan konfirmasi atau verifikasi lebih lanjut. Praktik ini merupakan modus phishing yang bertujuan mencuri identitas korban untuk kepentingan kriminal, seperti pembobolan akun atau penipuan lanjutan.

Kementan menegaskan bahwa seluruh program bantuan pemerintah selalu diumumkan melalui kanal resmi, seperti situs web kementerian, akun media sosial terverifikasi, atau melalui dinas pertanian daerah. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan iming-iming bantuan gratis, apalagi yang meminta data pribadi secara langsung.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mendaftar program apa pun. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas asal-usulnya,” demikian pernyataan resmi Kementan.

Bagi pembaca di Indonesia, fenomena ini mengingatkan pentingnya literasi digital. Data pribadi seperti nomor KTP dan nomor Telegram bisa disalahgunakan untuk membuka pinjaman online ilegal atau akun media sosial palsu. Jika sudah terlanjur mengklik link dan mengisi data, segera laporkan ke pihak berwajib dan ganti kata sandi akun-akun penting.

Ke depan, masyarakat harus lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai niat ingin mendapatkan bantuan justru berujung pada kerugian yang lebih besar. Apakah penipuan model ini akan terus berganti wajah? Yang jelas, kewaspadaan adalah kunci utama.