Kompromi di Balik Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa dan Jejak Perjuangan Kelompok Islam

Perdebatan sengit para pendiri bangsa pada awal kemerdekaan nyaris mengubah wajah sila pertama Pancasila, sebelum akhirnya diselamatkan oleh kompromi luhur yang melibatkan pengorbanan besar dari kelompok Islam. Bukan sekadar perbedaan visi antara negara sekuler dan agama, momen itu menjadi ujian pertama bagi integrasi Republik yang baru lahir.

Sejak sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei 1945, ruang diskusi dipenuhi argumen tajam. Banyak pihak mengira Mohammad Yamin atau Mr. Soepomo yang pertama kali merumuskan Pancasila, namun sejarawan Asvi Warman Adam menegaskan bahwa hanya Sukarno yang secara utuh mengonseptualisasikan dasar negara dalam pidato 1 Juni 1945. "Satu-satunya yang membahas tentang dasar negara itu hanya Sukarno," ujar Asvi. Dalam pidatonya, Sukarno mengusulkan "ke-Tuhanan yang berkebudayaan" sebagai prinsip kelima, bukan pertama.

Golongan Islam, yang diwakili tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan penempatan Ketuhanan di urutan buncit. Mereka mendesak agar nilai spiritual menjadi fundamen utama. Namun, kesadaran akan risiko perpecahan juga mengemuka. Dalam sebuah diskusi di kediaman Muhammad Yamin pada malam menjelang 1 Juni 1945, K.H. Masjkur berbisik gelisah, "Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah." Dari sanalah lahir kesepakatan untuk mencari jalan tengah.

Panitia Sembilan, yang beranggotakan tokoh nasionalis dan Islam, kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dokumen itu memuat tujuh kata yang menjadi sila pertama: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun, ujian sesungguhnya datang setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, perwakilan dari Indonesia Timur menyampaikan ancaman: jika tujuh kata itu dipertahankan, mereka akan memisahkan diri.

Menyadari bahaya disintegrasi, Mohammad Hatta bergerak cepat. Keesokan paginya, 18 Agustus 1945, ia mengumpulkan Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan. Negosiasi berlangsung alot, namun demi persatuan, para tokoh Islam akhirnya merelakan tujuh kata tersebut dihapus. Rumusan sila pertama pun berubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang kita kenal sekarang. Toleransi mereka kembali diuji saat usulan nama "Mukaddimah" untuk pembukaan UUD diganti menjadi "Pembukaan" karena dianggap terlalu bernuansa Arab.

Menurut Asvi Warman Adam, proses penetapan Pancasila adalah rangkaian yang saling menyempurnakan: pidato Sukarno 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, dan finalisasi 18 Agustus 1945. Namun, kompromi itu bukan akhir dari pergulatan. Pada era Demokrasi Liberal (1957), sidang Konstituante kembali diwarnai perdebatan sengit antara pendukung Pancasila, Islam, dan ideologi sosial ekonomi. Kebuntuan politik memaksa Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.

Badai serupa menerpa di awal reformasi, ketika gerakan yang ingin memasukkan unsur agama ke dalam konstitusi kembali mencuat. Namun, upaya itu gagal. "Karena Pancasila itu dasar negara. Jika fondasi diganti, negara akan runtuh," tegas Asvi. Kegagalan berulang ini, menurutnya, membuktikan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Bagi pembaca Indonesia, perjalanan ini mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan hasil rekonsiliasi yang lahir dari kesadaran akan harga mati persatuan. Pertanyaan yang tersisa: akankah generasi mendatang mampu mempertahankan semangat kompromi yang sama di tengah polarisasi yang kian tajam?