Selat Hormuz Tak Akan Pulih: Pasar Minyak Hadapi Era Baru Pascakonflik Iran
Baca dalam 60 detik
- Ekspor minyak melalui Selat Hormuz diperkirakan hanya pulih 60-70% dari volume sebelum perang, meskipun gencatan senjata tercapai.
- Kendali de facto Iran atas selat tersebut mengubah akses menjadi bergantung pada keselarasan politik, bukan kebebasan navigasi.
- Negara Teluk seperti UEA mempercepat pembangunan pipa alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rawan ini.
Pasar minyak global harus menerima kenyataan bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali menjadi jalur transit yang bebas dan lancar seperti sebelum perang Iran pecah. Meskipun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku, para analis memperkirakan volume lalu lintas tanker minyak yang melewati selat strategis itu hanya akan pulih sekitar 60 hingga 70 persen dari level sebelum konflik. Kondisi ini bukan sekadar gangguan sementara, melainkan transformasi permanen yang mengubah peta perdagangan energi dunia.
Kekhawatiran utama datang dari sikap pemilik kapal komersial, terutama dari negara Barat, yang enggan melintasi Selat Hormuz selama jalur tersebut berada di bawah kendali de facto Iran. Koordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran dianggap berisiko melanggar sanksi AS, sementara ancaman ranjau laut yang mungkin masih tertebar di perairan itu menambah ketidakpastian. Amos Hochstein, mantan penasihat senior energi dan keamanan nasional AS, menegaskan bahwa para pemimpin di Timur Tengah yakin Iran telah mengambil alih kendali penuh atas selat tersebut. "Tidak peduli apa pun yang terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz dalam waktu dekat," ujarnya.
Helima Croft, Kepala Strategi Komoditas Global di RBC Capital Markets, menambahkan bahwa setiap akhir konflik yang membiarkan Iran mempertahankan pengaruh operasionalnya akan menghasilkan aliran yang jauh lebih rendah. Richard Meade, Pemimpin Redaksi Lloyd's List, memproyeksikan bahwa skenario kendali Iran hanya akan mengembalikan lalu lintas ke 60-70 persen volume pra-perang. "Ini tidak memicu resesi, tetapi tidak memungkinkan pemulihan seperti sebelum perang," jelas Meade. Ia memperingatkan bahwa situasi ini menciptakan "selat yang terbagi secara permanen" di mana akses masuk bergantung pada keselarasan politik, bukan kebebasan navigasi.
Pelajaran dari krisis Laut Merah menunjukkan bahwa gangguan jalur perdagangan bisa bertahan lama. Serangan Houthi terhadap kapal komersial sejak November 2023 telah mengurangi lalu lintas di Selat Bab el-Mandeb hingga lebih dari setengahnya, dan volume hingga kini belum pulih sepenuhnya meskipun serangan telah berhenti. Namun, Selat Hormuz memiliki perbedaan mendasar: tidak ada rute alternatif yang setara. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan gas alam cair (LNG) global harus melewati selat ini, menjadikannya urat nadi energi global yang tidak bisa dihindari.
Bagi Indonesia, implikasi dari perubahan ini sangat signifikan. Sebagai importir minyak mentah dan LNG, Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Ketidakpastian di Selat Hormuz dapat mendorong harga energi lebih tinggi, membebani anggaran subsidi dan neraca perdagangan. Di sisi lain, peluang investasi di infrastruktur energi alternatif, seperti terminal LNG dan kilang minyak yang tidak bergantung pada jalur tersebut, bisa menjadi strategi mitigasi jangka panjang. Pemerintah Indonesia perlu mengamankan kontrak pasokan jangka panjang dengan negara-negara Teluk yang mulai mengalihkan ekspor melalui pipa darat.
Negara-negara eksportir Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, telah bergerak cepat membangun pipa darat untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. UEA bahkan mempercepat proyek pipa kedua yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Menteri Energi AS Chris Wright optimistis bahwa kepentingan strategis Selat Hormuz akan menurun drastis pascaperang. "Ini adalah kartu yang hanya bisa Anda mainkan sekali saja. Nantinya akan ada rute-rute lain bagi energi untuk keluar dari kawasan Teluk Persia," ujarnya. Namun, pipa darat tidak bisa menggantikan seluruh volume yang melewati selat, terutama untuk LNG dan komoditas non-minyak seperti pupuk.
Pertanyaan besarnya adalah apakah gencatan senjata saat ini akan bertahan cukup lama untuk membangun kepercayaan di kalangan pemilik kapal. Jack Kennedy dari S&P Global Market Intelligence menilai bahwa pemerintahan Trump tampaknya memprioritaskan akses komersial, namun risiko perang kembali meletus dalam setahun ke depan tetap tinggi jika masalah nuklir dan rudal Iran tidak terselesaikan. Para operator kapal kini harus mempertimbangkan kerugian besar jika aset mereka terjebak di salah satu sisi selat saat konflik kembali pecah. Tanpa resolusi permanen, Selat Hormuz akan tetap menjadi titik rawan yang membayangi pasar energi global.
