Mendagri Tito: Program Bedah Rumah Prabowo, yang Terbesar Sepanjang Sejarah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai yang terbesar selama ia menjabat. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).

Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Tito memastikan bahwa program prioritas nasional itu berjalan tepat sasaran. “Di sinilah kita ingin merubah cara berpikir kita agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu betul-betul mereka menemukan tangan itu,” ujarnya di hadapan penerima bantuan.

Data Kunci menunjukkan lonjakan signifikan alokasi anggaran. Pada 2025, hanya 1.129 unit rumah di Sulawesi Tenggara yang menerima bantuan. Angka itu melonjak hampir delapan kali lipat menjadi 8.973 unit pada 2026. Setiap unit mendapat Rp20 juta untuk peningkatan kualitas rumah. Khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah bagi warga berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

Tito mengakui belum pernah melihat program berskala sebesar ini selama menjabat sebagai Mendagri. “Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” tegasnya. Ia mengapresiasi arahan Presiden Prabowo dan langkah Menteri PKP yang kerap turun langsung ke permukiman warga kurang mampu.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan—kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni. Menurut data Kementerian PUPR, backlog perumahan nasional masih mencapai 12,7 juta unit pada 2024. Dengan percepatan seperti di Sulawesi Tenggara, pemerintah berharap angka itu bisa ditekan signifikan dalam lima tahun ke depan.

Bagi pembaca di Indonesia, kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung di daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya sekadar jargon, “negara hadir” diwujudkan melalui alokasi anggaran yang membesar dan pengawasan langsung para menteri. Pertanyaan yang tersisa: apakah percepatan serupa akan terjadi di provinsi lain, terutama di kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal dalam akses perumahan layak?