Budaya ‘Yes-Man’ di Lingkungan Prabowo: Ancaman bagi Kualitas Kebijakan Publik

Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang kontroversial saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026. Menanggapi pelemahan rupiah, ia menyatakan, “Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar.” Ucapan ini disambut tawa dan tepuk tangan dari para pejabat yang hadir, tanpa ada upaya koreksi atau klarifikasi dari jajaran kabinet yang notabene terdiri dari figur-figur berpendidikan tinggi.

Fenomena ini bukan sekadar anekdot politik, melainkan cerminan dari masalah struktural yang lebih dalam: hilangnya ruang bagi kritik dan fakta di sekitar presiden. Pemerintahan Prabowo dibentuk di atas koalisi politik terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia, dengan hampir seluruh partai di DPR berada dalam lingkar kekuasaan. Oposisi yang tersisa sangat minim dan enggan menyebut diri sebagai lawan, lebih memilih istilah “penyeimbang”. Akibatnya, tidak ada tekanan politik yang berarti untuk menguji kebijakan secara kritis.

Dalam kajian psikologi politik, kondisi ini dikenal sebagai groupthink, di mana menjaga harmoni kelompok menjadi prioritas di atas kebenaran. Budaya yes-man, ABS (asal bapak senang), dan kepatuhan tanpa kritik tumbuh subur. Pejabat cenderung menyampaikan apa yang ingin didengar atasan, bukan kondisi sebenarnya. Informasi yang tidak nyaman diperlunak, ditunda, atau bahkan tidak disampaikan sama sekali. Presiden pun kerap membuat keputusan berdasarkan gambaran yang tidak utuh, seperti terlihat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Garuda yang mendapat kritik namun ditanggapi dengan retorika defensif.

Filsuf Michel Foucault menyebut keberanian menyampaikan kebenaran kepada penguasa sebagai parrhesia, sebuah keberanian moral untuk mengatakan fakta apa adanya meski berisiko. Gagasan serupa dari Aaron Wildavsky tentang speaking truth to power menekankan bahwa tugas penasihat kebijakan bukan menyenangkan pemimpin, tetapi memastikan pengambil keputusan memahami realitas. Loyalitas pejabat publik seharusnya diukur dari keberanian mereka menyampaikan fakta yang mungkin tidak nyaman, bukan dari seberapa sering mereka mengiyakan atasan.

Ketika pejabat memilih diam demi menjaga posisi politik, yang dikorbankan bukan hanya kualitas kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ke depannya, diperlukan keberanian dari para pembantu presiden untuk mengembalikan fungsi advis yang jujur dan kritis, agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.