Survei YSL: 914 Warga Sekitar PLTU Pangkalan Susu Alami Gangguan Kesehatan Akut

Yayasan Srikandi Lestari (YSL) mengungkap temuan mengejutkan dari survei yang dilakukan pada Juni hingga Agustus 2025: sebanyak 914 orang yang bermukim di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menderita berbagai penyakit serius. Mulai dari infeksi saluran pernapasan akut, batuk kronis, gangguan kulit yang tak kunjung sembuh, hingga munculnya benjolan di tubuh yang diduga terkait paparan limbah beracun.

Sumiati Surbakti, Direktur YSL, menilai bahwa operasional PLTU tersebut telah melanggar sejumlah regulasi lingkungan. Ia menduga PLTU menggunakan batubara kualitas rendah dengan kandungan kalori sekitar 4.200 kkal/kg, yang menghasilkan emisi lebih kotor dan limbah berbahaya. Data analisis dampak lingkungan (AMDAL) menunjukkan PLTU Unit III dan IV membutuhkan 89.200 ton batubara per bulan. “Penggunaan batubara secara ugal-ugalan ini berdampak pada polusi serta mengganggu kesehatan masyarakat,” tegas Sumiati.

Dampak lingkungan tidak berhenti pada kesehatan manusia. YSL menemukan bahwa limbah PLTU telah merusak ekosistem pertanian dan perikanan. Hama wereng, ulat batang, dan kekeringan menjadi momok bagi petani. Hujan asam serta penurunan kualitas tanah menyebabkan padi tumbang dan hasil panen menurun drastis meski telah menggunakan pestisida. Sementara itu, nelayan di Desa Sei Siur hanya mampu menangkap 3 kg ikan per melaut, jauh dari biaya operasional Rp40.000–Rp50.000. Di Lubuk Kertang, pendapatan nelayan hanya Rp25.000 dengan modal Rp65.000. Situasi paling parah terjadi di Desa Pintu Air, di mana nelayan menjual sampan dan beralih profesi menjadi buruh tani.

Sumiati menyoroti lemahnya perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi warga terdampak. “Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, kami anggap gagal melindungi kelompok rentan,” ujarnya. YSL merekomendasikan tiga langkah strategis: pertama, mengurangi ketergantungan pada batubara dan beralih ke energi terbarukan; kedua, membentuk tim pengawas independen yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi; ketiga, memberikan perlindungan sosial serta pemulihan wilayah kelola rakyat di sektor perikanan dan kelautan.

Menanggapi temuan ini, Dedi Khairunas, Manager IPP dan Express Power PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara, enggan berkomentar detail. Ia hanya menyebut komitmen pemerintah beralih ke energi baru terbarukan. “Di Sumut sudah tidak ada lagi pembangunan listrik menggunakan bahan bakar batubara,” katanya. PLN mencatat bauran energi terbarukan Sumut mencapai 43,23% pada Juli 2025, dengan pembangkit hidro sebagai kontributor terbesar. Gubernur Sumut Bobby Nasution juga tidak memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi.

Temuan YSL ini menjadi alarm bagi perlunya transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum, dampak kesehatan dan ekonomi yang dialami warga sekitar PLTU Pangkalan Susu berpotensi terus memburuk.