Trump Soroti Kejahatan Kripto Lintas Negara di Gedung Putih, Klaim $833 Juta Disita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadikan pemberantasan kejahatan siber berbasis kripto lintas negara sebagai sorotan utama dalam acara di Gedung Putih, Rabu (21/10/2026). Menurut seorang pejabat Gedung Putih, acara tersebut dirancang untuk menonjolkan upaya pemerintahannya membongkar sindikat penipuan digital yang selama ini menguras puluhan miliar dolar dari warga AS.

Fokus acara itu bukan tanpa alasan. Kartel kriminal multinasional dilaporkan mendirikan pusat-pusat penipuan canggih yang menjalankan modus relationship scam, kampanye phishing, serangan ransomware, hingga skema investasi palsu. Pejabat tersebut menyatakan bahwa strategi Washington dalam membekukan dana dan melumpuhkan operasi jaringan itu akan menjadi bahasan utama.

Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan hasil konkret: lembaga penegak hukum telah menghentikan aliran kripto senilai sekitar $833 juta yang terkait dengan penipuan di luar negeri. Selain itu, 503 situs web kripto palsu telah disita di bawah pengawasan Gugus Tugas Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security Task Force). Hampir 9.000 warga AS juga telah diberi tahu bahwa mereka menjadi korban, kata pejabat tersebut.

Sejak November tahun lalu, Departemen Keuangan AS telah membentuk Scam Center Strike Force, satuan lintas lembaga yang menargetkan praktik "pig butchering"—penipuan investasi yang dijalankan secara terorganisir dan didanai besar-besaran. Sejak tahun lalu pula, Washington menjatuhkan sejumlah sanksi untuk memutus akses situs dan infrastruktur di balik serangan tersebut.

Meski demikian, langkah agresif ini tidak lepas dari dinamika politik domestik. Menjelang pemilihan sela kongres dalam beberapa pekan, keterkaitan pribadi Trump dengan industri kripto menjadi beban politik. Aset digital kini menjadi salah satu isu utama dalam tuduhan self-dealing yang dialamatkan kepada presiden dan pemerintahannya.

"Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penindakan terhadap penipuan kripto lintas negara adalah prioritas, tetapi di saat yang sama keterkaitan bisnis presiden dengan aset digital membuat narasi itu rentan dipersoalkan lawan politik."

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat kawasan Asia Tenggara—termasuk Burma, Kamboja, Laos, dan Filipina—menjadi basis operasi sindikat penipuan yang sama. Otoritas Indonesia telah berulang kali memperingatkan soal investasi kripto ilegal dan penipuan daring, namun koordinasi lintas negara masih menjadi tantangan. Langkah AS memperluas sanksi dan berbagi informasi bisa menjadi acuan bagi regulator domestik dalam memperketat pengawasan platform aset digital.

Ke depan, efektivitas strategi ini akan bergantung pada kemampuan AS menjaga tekanan hukum terhadap jaringan lintas negara, sekaligus memisahkan kebijakan penindakan dari kontroversi politik menjelang pemilu. Pertanyaannya, akankah gelaran di Gedung Putih itu memperkuat kerja sama internasional, atau justru tenggelam dalam silang tuduhan kepentingan politik di dalam negeri?