Inflasi Inggris Melonjak ke 3,5%, Bank of England di Ambang Kenaikan Suku Bunga

Inggris mencatat kejutan inflasi pada September: indeks harga konsumen melonjak 3,5% secara tahunan, melampaui konsensus ekonom yang memperkirakan 3,4%. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam hampir setahun dan memperpanjang tren kenaikan sejak Juli (2,9%) dan Agustus (3,1%).

Pemicu utamanya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang harganya melesat 29,8% dalam setahun—kenaikan terbesar sejak Agustus 2022, ketika invasi Rusia ke Ukraina mengguncang pasar energi. Sebagai importir energi neto, Inggris memang rentan terhadap gejolak pasokan global, termasuk dampak perang AS-Iran dan gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Meski demikian, pasar keuangan bereaksi relatif tenang. Nilai tukar poundsterling dan imbal hasil obligasi pemerintah Inggris nyaris tidak bergerak setelah rilis data. Perhatian kini beralih ke sinyal yang lebih dalam: inflasi jasa yang kembali menggeliat, yang oleh sejumlah analis dianggap sebagai indikasi efek putaran kedua di luar komponen energi.

Scott Gardner, strategist investasi di J.P. Morgan Personal Investing, menilai lonjakan inflasi telah "membatalkan kemajuan yang terlihat pada musim semi." Menurutnya, pembuat kebijakan Bank of England (BoE) tidak akan terpaku pada angka headline semata. "Inflasi jasa yang melaju dalam beberapa bulan terakhir memunculkan kekhawatiran efek putaran kedua, dan konflik berkepanjangan semakin memperkuat argumen untuk menaikkan suku bunga," ujarnya, seperti dikutip CNBC.

Ekspektasi pasar pun mengeras. Berdasarkan data LSEG, pelaku pasar memberi probabilitas 98% bahwa BoE menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4% pada rapat bulan depan. Sebagian besar trader juga memperkirakan kenaikan serupa pada pertemuan terakhir tahun ini di Desember—yang akan menjadi kenaikan kedua dalam hitungan minggu.

Di sisi fiskal, tekanan bertambah. Menteri Keuangan John Healey dijadwalkan memaparkan anggaran musim gugur minggu depan, dan ia berjanji mempertahankan disiplin fiskal sambil mendorong pertumbuhan serta memberi ruang bagi rumah tangga dan dunia usaha. Namun ruang manuver menyempit: data terpisah menunjukkan utang nasional Inggris melampaui £3 triliun untuk pertama kalinya pada September, sementara biaya pembayaran bunga utang melonjak dan pertumbuhan ekonomi lesu.

Suren Thiru, kepala ekonom Institute of Chartered Accountants in England and Wales, menggambarkan situasi ini sebagai "aksi tightrope yang berbahaya bagi Menteri Keuangan." Menurutnya, harga yang melonjak meningkatkan tekanan untuk subsidi biaya hidup sekaligus menaikkan biaya pinjaman pemerintah—yang pada gilirannya mempersempit ruang fiskal dan membatasi pilihan kebijakan. "Dengan inflasi yang naik, potongan-potongan puzzle untuk kenaikan suku bunga pada November semakin lengkap," kata Thiru.

Bagi Indonesia, dinamika ini layak dicermati. Kenaikan suku bunga BoE berpotensi memperkuat poundsterling dan menekan mata uang emerging market, termasuk rupiah, terutama jika bank sentral lain mengikuti jejak pengetatan. Bagi eksportir Indonesia ke Inggris—mulai dari produk tekstil, furnitur, hingga minyak sawit—permintaan bisa melemah seiring menurunnya daya beli konsumen Inggris. Di sisi lain, investor global yang mencari imbal hasil lebih tinggi di negara maju dapat mengurangi alokasi ke pasar obligasi Indonesia, meski dampaknya bergantung pada respons Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Pertanyaannya kini: akankah BoE menaikkan suku bunga dua kali hingga akhir tahun, dan seberapa dalam anggaran Healey harus memangkas belanja untuk menjaga kredibilitas fiskal? Jawaban atas dua hal itu akan menentukan arah ekonomi Inggris—dan getarannya akan terasa hingga ke pasar negara berkembang.