JPO Abdullah Syafei Tebet Direvitalisasi Total, Target Rampung Desember 2026
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI Jakarta merombak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Abdullah Syafei, Tebet, mencakup perbaikan struktur, atap, dan pengecatan.
- Proyek ini menjadi penanda pergeseran prioritas anggaran infrastruktur pejalan kaki di tengah keterbatasan fiskal daerah.
- Keberhasilan revitalisasi akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang publik yang aman dan inklusif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggenjot perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan. Proyek revitalisasi yang menyasar penguatan struktur, penggantian atap, hingga pengecatan ulang tersebut dijadwalkan tuntas pada Desember 2026. Langkah ini diambil setelah jembatan yang telah berusia puluhan tahun itu mengalami penurunan kondisi akibat faktor usia.
Revitalisasi ini bukan sekadar pengecatan kosmetik. Pekerja di lapangan terlihat melakukan penguatan pada rangka utama jembatan, yang selama ini menjadi salah satu akses vital bagi warga untuk menyeberang di kawasan padat aktivitas tersebut. Pemerintah provinsi menargetkan hasil akhirnya dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna, terutama pejalan kaki yang setiap hari melintas.
Dalam konteks yang lebih luas, proyek ini mencerminkan arah kebijakan infrastruktur DKI yang mulai memberi porsi lebih besar pada fasilitas pejalan kaki. Selama bertahun-tahun, pembangunan di ibu kota lebih terfokus pada jalan raya dan transportasi massal, sementara jembatan penyeberangan kerap kali hanya mendapat perawatan seadanya. Revitalisasi JPO Abdullah Syafei dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan kembali prioritas tersebut, meski tantangan anggaran dan koordinasi lintas instansi tetap membayangi.
Bagi warga Tebet dan sekitarnya, perbaikan ini jelas berdampak langsung. JPO yang aman dan layak akan mengurangi risiko kecelakaan, terutama di jam sibuk ketika arus lalu lintas di Jalan Abdullah Syafei cukup padat. Namun, publik perlu mencermati apakah target Desember 2026 akan benar-benar terealisasi, mengingat sejumlah proyek infrastruktur di Jakarta sebelumnya mengalami keterlambatan. Transparansi jadwal dan kualitas material menjadi kunci agar revitalisasi tidak sekadar menjadi proyek seremonial.
"Perbaikan ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan fasilitas publik yang lebih aman. Kami akan mengawal agar selesai sesuai target," ujar seorang pejabat Pemprov DKI yang enggan disebutkan namanya, seperti dikutip dari sumber di lapangan.
Dari kacamata investor dan pelaku usaha di sekitar Tebet, revitalisasi JPO juga berpotensi mengerek aktivitas ekonomi lokal. Kawasan ini dikenal sebagai pusat kuliner dan perdagangan, sehingga akses pejalan kaki yang lebih nyaman dapat mendorong kunjungan konsumen. Namun, manfaat ekonomi itu baru akan terasa signifikan jika proyek selesai tepat waktu dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan selama masa konstruksi.
Ke depan, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa revitalisasi JPO Abdullah Syafei menjadi model untuk perbaikan fasilitas serupa di titik lain. Jika berhasil, langkah ini bisa memperkuat narasi pembangunan kota yang berorientasi pada manusia, bukan sekadar kendaraan. Sebaliknya, kegagalan memenuhi target akan memperkuat skeptisisme publik terhadap janji-janji infrastruktur. Akankah Desember 2026 menjadi tonggak perbaikan, atau justru daftar tunggu baru?



