Korupsi Kampus dan Bahaya Kekuasaan yang Dirasakan Milik Pribadi

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali membuka luka lama tata kelola pendidikan tinggi: ketika jabatan publik diperlakukan seperti properti pribadi, integritas akademik menjadi taruhan pertama yang tumbang.

KPK menduga praktik jual-beli kursi mahasiswa baru di Unsoed tidak dilakukan sendirian oleh rektor atau pejabat tertentu. Lembaga antirasuah menemukan keterlibatan sejumlah pegawai kampus dan pihak swasta yang bekerja sama mengatur kelulusan calon mahasiswa melalui kode rahasia, pemberian akses akun, hingga manipulasi kewenangan dalam sistem seleksi. Pola ini menegaskan bahwa korupsi di lingkungan kampus bukan semata kegagalan moral individu, melainkan gejala sistemik yang tumbuh subur ketika kekuasaan tidak lagi diikat akuntabilitas.

Fenomena ini sejalan dengan konsep kepemilikan psikologis (psychological ownership) yang kerap disorot para pengamat tata kelola. Ketika seorang pemimpin mulai menganggap anggaran, pengadaan, hingga kursi mahasiswa sebagai "miliknya", maka prosedur formal hanya menjadi formalitas. Kritik dan pengawasan justru dipandang sebagai gangguan, sementara loyalitas staf diarahkan kepada figur pemimpin, bukan kepada institusi. Akibatnya, penyimpangan yang dibiarkan tanpa koreksi berubah menjadi kebiasaan organisasi, dan pergantian pimpinan tidak otomatis menghentikan praktik koruptif.

Kasus Unsoed juga menghidupkan kembali perdebatan tentang nasib jalur mandiri sebagai pintu masuk perguruan tinggi negeri. Sebelumnya, kasus suap di Universitas Lampung (Unila) pada 2022 telah memicu reaksi beragam di DPR: sebagian mendesak audit nasional dan pembenahan sistem, sebagian lain merekomendasikan penghapusan total jalur mandiri. Namun, langkah menghapus mekanisme yang telah mengakar tanpa kajian mendalam justru berisiko memunculkan persoalan baru, terutama terkait pembiayaan kampus.

Jalur mandiri selama ini bukan sekadar alternatif seleksi; ia menjadi sumber pendapatan penting bagi PTN, khususnya yang berstatus BLU seperti Unsoed. Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membantu menutup biaya operasional yang tidak sepenuhnya ditanggung APBN. Tekanan finansial semakin nyata ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, seperti pemangkasan pagu BPPTN-BH sebesar Rp1,18 triliun pada 2025. Jika jalur mandiri dihapus tanpa menyiapkan skema pendanaan pengganti, mutu akademik, penelitian, dan kesejahteraan dosen berpotensi tertekan.

Alih-alih terburu-buru memilih antara mempertahankan atau menghapus jalur mandiri, pemerintah dan DPR semestinya mendorong audit nasional yang transparan. Audit ini perlu memetakan titik rawan penyimpangan, mengevaluasi efektivitas sistem seleksi yang ada, dan mengidentifikasi apakah akar masalahnya terletak pada desain sistem atau lemahnya pengawasan internal. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar untuk merancang perbaikan yang tepat sasaran, mulai dari penguatan kontrol, pembatasan kuota, hingga redesain mekanisme seleksi secara menyeluruh.

Di sisi lain, pembenahan tidak harus menunggu rampungnya kajian. Kesadaran para pimpinan perguruan tinggi bahwa setiap kewenangan memiliki batas adalah langkah awal yang krusial. Keterbukaan terhadap pemeriksaan dan penerimaan kritik sebagai mekanisme koreksi harus ditumbuhkan, bukan dianggap sebagai ancaman pribadi. Pertanyaannya, akankah kasus Unsoed menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola kampus yang lebih sistemik, atau hanya menjadi catatan kaki lain dalam daftar panjang skandal pendidikan yang berlalu tanpa perubahan berarti?