Target Jalan Tol 2027 Hanya 13,5 Km, Anggaran Rp3,12 Triliun untuk Tiga Ruas

Pemerintah menetapkan target pembangunan jalan tol baru sepanjang 13,5 kilometer pada 2027, dengan dukungan anggaran Rp3,12 triliun yang dialokasikan untuk tiga ruas prioritas. Angka ini mengindikasikan adanya penyempitan fokus infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menandai pergeseran strategi dari ekspansi masif menuju penyelesaian proyek yang lebih selektif.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, mengungkapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung konstruksi Jalan Tol Serang-Panimbang, Semarang-Demak Seksi 1, dan Jalan Tol Akses Patimban di Jawa Barat. Ketiga ruas ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas kawasan industri dan pelabuhan, yang menjadi tulang punggung logistik nasional.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, menambahkan bahwa target tahun ini meningkat tipis dari 12,27 kilometer pada periode sebelumnya. Namun, kenaikan yang hanya sekitar satu kilometer ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih berhati-hati dalam merencanakan proyek baru, sejalan dengan upaya menjaga kesehatan fiskal dan memastikan kelayakan finansial setiap ruas.

Dalam Rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2025-2029, pemerintah juga menargetkan total jalan tol beroperasi mencapai 1.380 kilometer pada 2027. Artinya, perhatian utama bukan lagi pada penambahan panjang, melainkan pada penyelesaian ruas yang sedang dibangun dan optimalisasi jaringan yang sudah ada. Hal ini menjadi penting bagi investor dan kontraktor yang selama ini mengandalkan proyek tol sebagai sumber pendapatan jangka panjang.

Bagi Indonesia, pembangunan jalan tol yang melambat memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, hal ini mengurangi beban APBN dan memungkinkan fokus pada pemeliharaan jalan nasional yang kerap terabaikan. Di sisi lain, keterlambatan konektivitas di kawasan seperti Patimban dapat menghambat daya saing logistik, terutama dalam mendukung ekosistem industri otomotif dan ekspor yang mengandalkan pelabuhan tersebut.

Menurut pengamat infrastruktur, keputusan pemerintah untuk memperlambat laju pembangunan tol baru merupakan respons terhadap kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebutuhan untuk memprioritaskan proyek yang sudah berjalan. "Langkah ini lebih realistis dan mengurangi risiko proyek mangkrak," ujar seorang analis yang enggan disebut namanya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan skema pendanaan kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tetap menarik bagi swasta.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah target 1.380 km jalan tol beroperasi pada 2027 dapat tercapai tepat waktu, mengingat banyak ruas yang masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara pembangunan baru dan pemeliharaan jaringan eksisting yang semakin menua? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kualitas infrastruktur Indonesia dalam jangka panjang.