Pemakaman Mladic di Belgrade: Ketegangan antara Penghormatan dan Kecaman Internasional

Pemakaman Ratko Mladic, mantan jenderal Serbia Bosnia yang dihukum karena genosida, berlangsung di Belgrade pada Senin (7/9) dengan dihadiri ribuan pendukung. Upacara ini memicu kecaman tajam dari Brussel, yang menilai penghormatan terhadap tokoh yang dijuluki "Tukang Jagal Bosnia" itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar Eropa.

Mladic, yang meninggal pada usia 84 tahun di Den Haag bulan lalu, menjalani hukuman seumur hidup atas perannya dalam pembantaian Srebrenica 1995 yang menewaskan sekitar 8.000 pria dan anak-anak Muslim Bosnia. Meski telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan PBB, banyak nasionalis Serbia tetap menganggapnya sebagai pahlawan dan pelindung, terutama di Republika Srpska.

Keputusan awal Menteri Kehakiman Serbia, Nenad Vujic, untuk memberikan "penghormatan militer dan kenegaraan" kepada Mladic sempat memicu kemarahan internasional. Namun, Presiden Aleksandar Vucic kemudian melunakkan sikap tersebut dengan tidak menghadiri upacara secara langsung, meskipun beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya tetap hadir, termasuk Duta Besar Rusia dan mantan presiden Republika Srpska, Milorad Dodik.

Upacara digelar di Gereja St Luka yang kecil, bukan di Kuil Saint Sava yang megah seperti biasanya untuk pemakaman kenegaraan. Namun, kehadiran para pejabat dan simpatisan yang membawa bendera bergambar wajah Mladic menunjukkan dukungan yang masih kuat. Putra Mladic, Darko, yang menjadi penyelenggara utama, menyampaikan pidato emosional yang disambut teriakan "Pahlawan! Pahlawan!" dari massa.

Reaksi internasional tidak lama datang. Juru bicara Uni Eropa menyatakan bahwa "segala bentuk glorifikasi penjahat perang, penolakan genosida, dan revisionisme bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Eropa dan tidak memiliki tempat di UE atau negara kandidat." Pernyataan ini menegaskan posisi tegas Brussels terhadap upaya-upaya yang dianggap merusak rekonsiliasi di Balkan.

Di sisi lain, Asosiasi Ibu-ibu Srebrenica mengecam pemakaman tersebut sebagai "aib" dan menyebutnya sebagai "pertemuan fasis terbesar di Eropa dalam 70 tahun terakhir". Mereka mendesak lembaga internasional untuk bertindak. Sementara itu, stasiun televisi pro-pemerintah Serbia, Informer, menyiarkan upacara secara langsung dengan narasi yang cenderung memuji, salah satunya dengan menyebut "sejarah sedang ditulis".

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum internasional dan rekonsiliasi pasca-konflik. Sebagai negara dengan keberagaman etnis dan agama, Indonesia memiliki kepentingan untuk mendukung upaya perdamaian dan keadilan di berbagai belahan dunia, termasuk di Balkan. Sikap tegas Uni Eropa terhadap glorifikasi pelaku kejahatan perang dapat menjadi referensi bagi komunitas internasional dalam menangani isu serupa.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana Serbia akan menyeimbangkan tekanan domestik dari kelompok nasionalis dengan tuntutan internasional untuk memenuhi standar nilai-nilai Eropa. Langkah Belgrade dalam merespons kecaman ini akan menjadi indikator komitmennya terhadap proses integrasi Eropa dan rekonsiliasi regional.