Prabowo Putuskan Perkuat Armada Amfibi TNI AL: Pesan Massal LCM dan LCVP untuk Jangkau Pulau Terluar

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan signifikan kapal pendarat mekanis (LCM) dan kapal pendarat kendaraan dan personel (LCVP) dalam rapat terbatas penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur, Senin. Langkah ini merupakan respons langsung atas kesulitan logistik yang kerap menghambat penyaluran bantuan ke gugusan pulau kecil di kawasan timur Indonesia.

Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Prabowo menilai jumlah kapal amfibi yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah kepulauan. “Pulau-pulau kita banyak dan kecil-kecil, supaya aksesnya terbuka,” ujarnya, menekankan perlunya pengadaan lebih banyak unit LCVP dan LCM mulai saat ini.

Permintaan tersebut muncul setelah Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan kebutuhan tambahan kapal untuk mitigasi bencana. Komandan Komando Daerah Maritim (Kodaeral) VII, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, memaparkan bahwa dua kapal patroli yang tersedia saat ini justru berada di Surabaya, sehingga tidak siap siaga di perairan NTT. Ia mengusulkan penempatan dua kapal patroli jenis FPB 57 di Kupang agar respons terhadap bencana bisa lebih cepat.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali melaporkan bahwa KRI Semarang-594 telah membawa dua LCM dan tengah beroperasi di perairan NTT. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh pulau kecil yang tersebar. Prabowo pun meminta agar pengadaan kapal amfibi tambahan dikoordinasikan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Logistik Pertahanan.

Pengamat militer menilai keputusan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari fokus tradisional ke arah operasi kemanusiaan dan bantuan bencana (humanitarian assistance and disaster relief, HADR). Dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam hal konektivitas maritim. Penambahan LCM dan LCVP tidak hanya relevan untuk pertahanan, tetapi juga untuk pembangunan nasional, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bagi industri pertahanan dalam negeri, rencana ini membuka peluang besar. PT PAL Indonesia, yang telah berpengalaman membangun kapal perang, berpotensi menjadi pemasok utama. Namun, kapasitas produksi dan alih teknologi menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Apakah Indonesia akan mengimpor kapal atau memberdayakan galangan kapal nasional? Keputusan ini akan menentukan arah kemandirian alutsista di masa depan.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan diuji dari kecepatan realisasi pengadaan dan penempatan kapal di titik-titik rawan bencana. Mampukah birokrasi pertahanan merespons kebutuhan lapangan dengan gesit? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.