Belgia Desak FIFA Buka Suara soal Balogun, Ancaman untuk Masa Depan Infantino

Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) kembali melontarkan kecaman keras terhadap FIFA, menuntut klarifikasi atas keputusan yang membebaskan Folarin Balogun dari hukuman larangan bermain saat Piala Dunia 2026. Federasi berlogo setan merah itu bahkan mengancam tidak akan mendukung Gianni Infantino dalam bursa calon presiden FIFA periode berikutnya, sebuah sinyal bahwa hubungan antara federasi nasional dan badan tertinggi sepak bola dunia semakin memanas.

Kontroversi ini bermula dari kartu merah yang diterima Balogun pada laga sebelumnya, yang seharusnya membuatnya absen di babak 16 besar. Namun, FIFA secara mengejutkan menangguhkan hukuman tersebut selama satu tahun, sehingga pemain berdarah Nigeria-Amerika itu tampil saat Amerika Serikat menjamu Belgia. Keputusan yang tidak lazim ini langsung memicu gelombang kritik, terutama setelah terungkap bahwa Presiden AS Donald Trump dan pejabat Gedung Putih sempat melobi FIFA. RBFA, bersama UEFA, menjadi salah satu pihak yang paling vokal mempertanyakan langkah tersebut.

Kini, dua bulan setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Belgia 4-1 itu, RBFA merasa jawaban yang mereka tunggu tak kunjung datang. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin lalu, federasi tersebut mendesak agar kasus Balogun dibahas dalam Dewan FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober. Presiden RBFA, Pascale van Damme, menegaskan bahwa transparansi dan kejelasan proses adalah harga mati. “Dua bulan setelah kejadian, pertanyaan kami masih belum terjawab,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan kasus serupa tidak lagi ditangani secara ambigu di masa depan.

Keputusan FIFA untuk membebaskan Balogun memang terbilang langka. Sepanjang sejarah Piala Dunia, baru dua kali kartu merah tidak berujung pada larangan bermain, yaitu pada kasus Garrincha di 1962 dan kini Balogun. FIFA hanya merujuk pada Pasal 27 Kode Disiplin yang memungkinkan penangguhan hukuman, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang lebih mengherankan, tidak ada satu pun hukuman serupa yang dicabut selama Piala Dunia 2026. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa keputusan tersebut sarat muatan politis, terlebih setelah adanya kabar lobi dari pemerintahan AS.

Bagi pengamat sepak bola Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa kekuatan politik dan ekonomi kerap bersinggungan dengan kemurnian olahraga. Meski PSSI tidak terlibat langsung, dinamika semacam ini bisa berdampak pada bagaimana keputusan FIFA dibuat di masa depan, termasuk di kawasan Asia. Jika preseden seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin negara-negara dengan pengaruh politik besar akan semakin mudah 'meloloskan' pemainnya dari hukuman, sementara negara berkembang harus menerima keputusan apa adanya.

Kritik terhadap Infantino sendiri sebenarnya sudah menumpuk sebelum kasus Balogun. Rencana kontroversial untuk menjual saham kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada perusahaan investasi swasta sempat mencuat dan kemudian dibatalkan. Meski demikian, hal itu meninggalkan luka dan menimbulkan pertanyaan tentang arah tata kelola FIFA di bawah kepemimpinan pria asal Swiss tersebut. Bergabungnya Belgia dalam daftar federasi yang menolak Infantino memperkuat sinyal bahwa dukungan terhadapnya semakin terkikis, terutama dari federasi-federasi Eropa yang selama ini menjadi penopang utama.

Langkah RBFA ini tentu akan menjadi ujian bagi soliditas FIFA. Apakah Dewan FIFA akan benar-benar membahas kasus Balogun secara terbuka, atau justru menguburnya dalam agenda rapat yang tertutup? Yang jelas, tuntutan Belgia untuk transparansi tidak bisa dianggap remeh. Jika FIFA gagal memberikan jawaban memuaskan, bukan tidak mungkin akan muncul lebih banyak federasi yang angkat bicara, dan tekanan terhadap Infantino akan semakin besar menjelang pemilihan presiden Maret tahun depan. Pertanyaannya, akankah FIFA belajar dari kasus ini untuk membersihkan citranya, atau justru semakin tenggelam dalam pusaran politik dan kepentingan sesaat?