Provinsi Jilin Uji Nyali Perokok: 90 Hari Tanpa Rokok demi Sertifikat Kehormatan

Provinsi Jilin, China, meluncurkan tantangan berhenti merokok selama 90 hari dengan dukungan medis intensif dan verifikasi ilmiah. Program yang dimulai 1 September ini langsung kebanjiran peminat, menandakan urgensi pengendalian tembakau di negara dengan jumlah perokok pria tertinggi di dunia.

Peserta yang berusia minimal 18 tahun dan telah merokok lebih dari satu tahun akan menjalani konsultasi awal serta kunjungan lanjutan. Di akhir periode, mereka harus melewati tes kadar karbon monoksida dalam napas untuk membuktikan diri benar-benar bebas rokok. Mereka yang sukses mendapat sertifikat kehormatan dari otoritas setempat.

Antusiasme publik terlihat nyata. Pada malam hari pertama pendaftaran, lebih dari separuh klinik yang terlibat kehabisan kuota, seperti dilaporkan Jimu News. Pendaftaran sendiri masih dibuka hingga 20 September, tetapi peminat tampaknya tidak sabar untuk mengikuti program yang menjanjikan pendampingan psikologis dan bantuan medis satu lawan satu dari dokter.

Langkah Jilin ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Pemerintah pusat melalui rencana kesehatan nasional periode 2026-2030 yang dirilis Juli lalu menekankan penguatan layanan berhenti merokok dan perluasan kawasan bebas asap rokok. Shanghai bahkan telah menyiapkan rencana pengendalian tembakau 2026 yang lebih ketat, termasuk penegakan larangan merokok di ruang publik dan pengurangan kebiasaan merokok di halte bus.

Provinsi Hebei di utara China telah menjalankan kontes serupa bertajuk "100 orang, 100 hari" sejak 2021 di sejumlah kota seperti Shijiazhuang, Qinhuangdao, Tangshan, dan Handan. Di Shijiazhuang, kontes 2026 menawarkan hadiah undian senilai 3.000 yuan (sekitar Rp6,6 juta) bagi yang berhasil, menambah daya tarik di luar kepuasan pribadi.

Di media sosial, program Jilin memicu perdebatan. Sejumlah warganet di Xiaohongshu mempertanyakan efektivitas pendekatan sukarela semacam ini. "Mengapa tidak menaikkan denda saja? Itu bisa menambah pendapatan negara," tulis seorang pengguna. Ada pula yang berpendapat lebih baik menutup perusahaan tembakau dan menghentikan penjualan sepenuhnya. Namun, China hingga kini belum memiliki larangan merokok nasional yang komprehensif di tempat umum; aturan bervariasi antar daerah dan penegakannya sering tidak konsisten. Di Beijing dan Shanghai, perokok yang kedapatan melanggar bisa didenda hingga 200 yuan.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan. Prevalensi merokok di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, terutama di kalangan pria. Data Global Adult Tobacco Survey menunjukkan sekitar 70 persen pria dewasa Indonesia adalah perokok aktif. Berbeda dengan China yang menargetkan 20 persen pada 2030, Indonesia belum memiliki target serupa yang mengikat, meskipun pemerintah telah menaikkan cukai rokok secara bertahap.

Program seperti di Jilin menawarkan pendekatan berbasis komunitas dan insentif non-finansial yang bisa diadopsi. Namun, efektivitas jangka panjang masih menjadi pertanyaan. Apakah sertifikat kehormatan cukup untuk membuat perokok bertahan setelah program selesai? Atau apakah perlu kombinasi kebijakan fiskal dan larangan yang lebih tegas seperti yang terjadi di China? Jawabannya mungkin menentukan masa depan pengendalian tembakau di Asia, termasuk Indonesia.