Lonjakan Daerah Bertumbuh di Atas 6 Persen: 99 Kabupaten/Kota Bukti Desentralisasi Ekonomi Menguat
Baca dalam 60 detik
- Jumlah kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada semester I-2026 mencapai 99, dua kali lipat dibandingkan capaian 2023.
- Provinsi yang tumbuh di atas 6 persen juga bertambah dari 4 menjadi 7, mengindikasikan pemerataan ekonomi yang lebih luas.
- BPS menilai keberhasilan daerah tersebut ditopang optimalisasi potensi lokal, bukan sekadar tren nasional.

Sebanyak 99 kabupaten/kota berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada paruh pertama 2026, melonjak dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini tidak hanya menggambarkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan bahwa roda pembangunan kini semakin menyebar ke daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menurut Amalia, pada 2023 hanya 48 kabupaten/kota yang mampu tumbuh di atas 6 persen. Angka itu kini berlipat menjadi 99, sementara jumlah provinsi dengan laju pertumbuhan serupa naik dari 4 menjadi 7.
Lonjakan ini bukan kebetulan. Amalia menggarisbawahi bahwa daerah-daerah yang berhasil tumbuh tinggi umumnya mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya masing-masing. "Daerah-daerah yang mampu tumbuh tinggi ini ternyata memang mengoptimalkan potensi ekonominya. Yang dari potensi, kemudian mereka dorong menjadi betul-betul realisasi dari aktivitas ekonomi di daerah tersebut, dengan karakteristik dan keunikan masing-masing daerah," jelasnya dalam rapat yang juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Fenomena ini menandai pergeseran penting dalam struktur pertumbuhan Indonesia. Jika sebelumnya konsentrasi ekonomi masih terpusat di Jawa dan beberapa wilayah sumber daya alam, kini daerah-daerah di luar pusat mulai menunjukkan daya ungkit melalui sektor-sektor unggulan yang digarap serius. Misalnya, pengembangan pariwisata, industri pengolahan berbasis komoditas lokal, hingga hilirisasi produk pertanian dan perikanan.
Bagi Indonesia, pemerataan pertumbuhan ini memiliki implikasi strategis. Ketika semakin banyak daerah tumbuh di atas 6 persen, ketimpangan antardaerah berpotensi menyempit. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal sebagai motor utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, perlu dicermati apakah capaian ini berkelanjutan atau hanya momentum sesaat yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas global.
Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi belum tentu berkualitas jika tidak diiringi penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa efek berganda dari pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Salah satu indikator yang perlu dipantau adalah tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini di daerah-daerah tersebut.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: dapatkah momentum ini dipertahankan hingga akhir tahun dan di tahun-tahun berikutnya? Tekanan global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian geopolitik masih membayangi. Namun, dengan semakin banyaknya daerah yang memiliki fondasi ekonomi kuat, Indonesia tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada segelintir pusat pertumbuhan.



