Prabowo Instruksikan Percepatan Penanganan Karhutla: Masterplan Baru dan Alokasi Anggaran Menjadi Kunci

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memimpin Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam melalui konferensi video pada Senin (7/9/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menyoroti perlunya transformasi strategi dari sekadar respons darurat menjadi pencegahan yang sistematis dan terukur.

Prabowo mengakui bahwa reaksi pemerintah terhadap karhutla sejauh ini sudah cukup masif, namun ia tidak menutup mata terhadap adanya keterlambatan di sejumlah titik. Penilaian ini menjadi dasar baginya untuk memerintahkan penyusunan langkah antisipatif yang lebih matang. "Saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif, walaupun di sana-sini ada keterlambatan tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Sekretariat Negara.

Prinsip yang diusung dalam perencanaan kali ini adalah "lebih baik lebih dari pada kurang". Artinya, pemerintah tidak ingin lagi terjebak dalam kekurangan sumber daya saat bencana melanda. Prabowo secara eksplisit meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas guna mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan helikopter, pompa air, dan pemadam kebakaran.

Langkah ini tidak berhenti pada penambahan armada di tingkat pusat. Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan di level akar rumput. Ia mengusulkan penempatan ekskavator kecil di desa-desa yang secara tradisional rawan karhutla. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api membesar. "Jadi kita bikin nanti suatu persiapan masterplan, yang menyeluruh, dan yang masif," tegasnya.

Bagi Indonesia, arahan presiden ini memiliki implikasi yang luas. Selama ini, penanganan karhutla kerap berjalan reaktif, dengan fokus pada pemadaman setelah api menyebar luas. Akibatnya, kerugian ekonomi dan lingkungan sering kali membengkak, belum lagi dampak kesehatan akibat kabut asap yang lintas batas. Dengan pendekatan baru yang menekankan kesiapan logistik dan peralatan di tingkat desa, pemerintah berharap dapat memangkas waktu respons secara signifikan.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk menekan angka deforestasi dan memenuhi komitmen iklim global. Kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, yang menjadi perhatian internasional. Dengan adanya masterplan yang melibatkan perencanaan anggaran yang matang, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mitigasi bencana berbasis pencegahan.

Namun, tantangan di lapangan tidaklah sederhana. Distribusi peralatan ke daerah-daerah terpencil membutuhkan infrastruktur yang memadai dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perubahan iklim yang semakin ekstrem membuat musim kemarau lebih panjang dan kering, sehingga potensi karhutla semakin tinggi. Apakah alokasi anggaran yang lebih besar dan masterplan yang komprehensif ini mampu menjawab tantangan tersebut? Pertanyaan ini akan terjawab dalam beberapa tahun ke depan, ketika efektivitas kebijakan ini mulai terlihat.