Dua Dekade Setelah 9/11: Kegagalan Terbesar Justru pada Respons, Bukan Intelijen

Dua puluh lima tahun setelah pesawat yang dibajak menabrak Menara Kembar World Trade Center, dunia masih bergulat dengan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada serangan itu sendiri. Jika kegagalan mencegah 9/11 adalah sebuah bencana, maka respons yang menyusul—Perang Melawan Teror yang tak berujung—justru menjadi kesalahan yang lebih mahal, melahirkan kekacauan geopolitik yang masih terasa hingga kini.

Serangan yang menewaskan hampir 3.000 orang itu memang menjadi titik balik sejarah. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan hanya pada intelijen yang gagal, melainkan juga pada cara negara adidaya merespons kemarahan publik. Invasi ke Afghanistan dan Irak yang digagas tanpa strategi keluar yang jelas justru menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan kelompok ekstremis untuk beregenerasi. Al-Qaeda mungkin melemah, tetapi dari reruntuhan konflik itulah Islamic State muncul dan sempat menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak.

Yang lebih memprihatinkan, dua dekade setelah koalisi global menggulingkan Taliban, kelompok itu kini kembali berkuasa di Afghanistan dengan wajah yang lebih otoriter. Mereka menindas puluhan juta warga, terutama perempuan dan anak-anak, serta menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kawasan Asia Tengah dan dunia. Ini adalah ironi pahit dari sebuah perang yang diklaim bertujuan memberantas terorisme.

Di kawasan Asia Tenggara, pelajaran berharga justru datang dari kerja sama intelijen yang erat antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Federal Australia. Berkat kolaborasi ini, jaringan teroris seperti Jemaah Islamiyah yang berada di balik bom Bali 2002 dapat dilumpuhkan secara signifikan. Banyak rencana serangan skala besar berhasil digagalkan pada tahap perencanaan. Namun, ancaman kini bergeser pada pelaku tunggal (lone wolf) yang sulit dideteksi, seperti yang terjadi dalam penembakan di Bondi Beach, Australia, pada Desember 2025.

Peristiwa 7 Oktober 2023 menjadi pengingat paling mutakhir bahwa intelijen terbaik sekalipun tidak berguna jika pemimpinnya abai. Meskipun berbagai laporan peringatan telah diterima, kepemimpinan Israel gagal menafsirkan sinyal-sinyal tersebut. Kesombongan dan keyakinan berlebihan pada teknologi, ditambah keengganan struktural untuk mendengarkan perwira intelijen junior—terutama perempuan—menjadi celah yang dieksploitasi Hamas. Dampaknya bukan hanya tragedi kemanusiaan di Gaza, tetapi juga meluas ke Lebanon, Tepi Barat, dan seluruh Timur Tengah.

Bagi Indonesia, pelajaran dari 9/11 dan serangan-serangan setelahnya sangat relevan. Negara ini pernah menjadi saksi keganasan terorisme, namun berhasil bangkit melalui pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum, deradikalisasi, dan kerja sama internasional. Meski demikian, berkembangnya ideologi Salafi-Jihadi yang diwariskan dari pemikiran Sayyid Qutb—yang dieksekusi Mesir pada 1966—hingga kini masih menjadi ancaman laten. Kelompok-kelompok seperti Jemaah Islamiyah mungkin telah melemah, tetapi benih-benih radikalisme masih bisa tumbuh di tengah ketidakadilan sosial dan politik.

Sejarawan mencatat bahwa akar al-Qaeda terbentuk 50 tahun sebelum 9/11, melalui penggabungan ideologi Ikhwanul Muslimin dengan fundamentalisme Wahhabi yang didukung negara. Ini menunjukkan bahwa terorisme adalah fenomena jangka panjang yang membutuhkan respons yang sabar dan strategis, bukan aksi militer yang reaktif. Sayangnya, pola yang sama tampaknya akan terus berulang: kemarahan dan pembalasan yang tidak terarah justru akan melahirkan generasi baru militan yang siap merekrut para pemuda yang kehilangan harapan.

Pertanyaan yang kini menggantung: apakah dunia—termasuk Indonesia—akan belajar dari kesalahan masa lalu, atau justru mengulang siklus kekerasan yang sama? Tanpa perubahan fundamental dalam cara memandang dan merespons terorisme, tragedi 9/11 mungkin bukan yang terakhir, melainkan hanya awal dari rangkaian kegagalan yang lebih panjang.