Desil Bergeser Usai 12 Juta Data Baru Masuk, Mensos: Bansos Tak Langsung Dicoret

Lonjakan data kependudukan yang masuk ke dalam sistem nasional memicu pergeseran posisi desil sebagian warga, namun Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan hal itu tidak otomatis menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada penerima yang sedang berjalan.

Sebanyak 12 juta data baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tengah dikonsolidasikan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses ini, menurut Saifullah Yusuf, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima manfaat. Ia menekankan bahwa data dari BKKBN tidak bermasalah dan menjadi bagian dari konsolidasi nasional yang sedang berlangsung.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2026), pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai pengelola tunggal DTSEN. Sementara itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran. Berbagai sumber data, termasuk dari Kemensos, BKKBN, data kendaraan bermotor, dan pertanahan dari Kementerian ATR/BPN, akan diverifikasi, divalidasi, dan disetarakan ukurannya sebelum disajikan dalam pemeringkatan desil 1 hingga 10.

Gus Ipul mengakui bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis. Setiap hari ada kelahiran, kematian, perpindahan, perubahan status perkawinan, hingga perubahan kondisi ekonomi. Karena itu, pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus. Jika ditemukan lonjakan atau perubahan pemeringkatan, data tersebut akan diperbaiki dan dimutakhirkan secara bertahap.

Menyoal kekhawatiran publik bahwa pergeseran desil ke level tinggi berujung pada pencoretan bansos, Gus Ipul membantahnya. Ia menegaskan bahwa penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala, dan jika ditemukan ketidaktepatan desil, masih ada masa sanggah dan pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya. Informasi yang menyebut seseorang yang tercatat di desil 10 otomatis kehilangan bansos adalah tidak tepat.

Untuk memudahkan masyarakat, Kemensos menyediakan saluran pengaduan dan koreksi data melalui aplikasi Cek Bansos. Warga dapat mengusulkan diri atau orang lain, serta mengajukan sanggahan. Jalur lain melalui SIKS-NG yang diakses operator desa, kelurahan, dan dinas sosial. Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data yang akan meneruskan usulan pemutakhiran.

"Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya," ujar Gus Ipul.

Langkah lain yang tengah digenjot adalah digitalisasi perlindungan sosial. Program ini memungkinkan masyarakat mengajukan usulan secara digital dengan melampirkan data pendukung. Sistem akan menilai kelayakan berdasarkan data lintas instansi. Jika belum memenuhi syarat, pemohon akan mendapat penjelasan alasannya. Integrasi ini diharapkan menekan kesalahan sasaran bantuan yang selama ini menjadi persoalan klasik.

Digitalisasi bansos telah diuji coba di Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan penerapan nasional jika uji coba berjalan baik. Gus Ipul juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengawasi dan memperbaiki data. Warga yang mengetahui keluarga mampu tapi masih menerima bansos dapat melapor, begitu pula sebaliknya.

Ke depan, keberhasilan reformasi data bansos ini akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial. Pertanyaannya, akankah pemerintah mampu menjaga konsistensi pemutakhiran data dan memastikan digitalisasi berjalan merata hingga ke pelosok negeri, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran?