Desil Naik Bukan Vonis: Gus Ipul Pastikan Penerima Bansos Tak Langsung Dicoret

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, angkat bicara di tengah riuh keluhan warga soal pergeseran drastis peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia memastikan bahwa perubahan posisi tersebut sama sekali tidak otomatis menggugurkan hak seseorang atas bantuan sosial (bansos), sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa mereka yang masuk desil tinggi langsung kehilangan bantuan.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9), Gus Ipul menjelaskan bahwa dinamika desil merupakan konsekuensi logis dari konsolidasi data nasional yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai pengelola tunggal yang menghimpun, memverifikasi, dan memvalidasi data dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah sebelum memeringkat warga ke dalam sepuluh strata ekonomi.

Ia menepis anggapan bahwa data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bermasalah. "Tidak ada yang salah dengan data tersebut," tegasnya, seraya menekankan bahwa yang terjadi hanyalah proses pemutakhiran yang berkelanjutan. Setiap hari, kelahiran, kematian, perpindahan, hingga perubahan kondisi ekonomi membuat data kependudukan bersifat sangat cair, sehingga pembaruan menjadi keniscayaan.

Yang menarik, pemeringkatan desil tidak lagi bertumpu pada data kemiskinan semata. Kini, BPS juga mengintegrasikan data kepemilikan kendaraan bermotor dari kepolisian serta data pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Langkah ini dirancang untuk menghasilkan potret sosial-ekonomi yang lebih presisi, sekaligus menjawab kritik lama tentang data bansos yang kerap tidak tepat sasaran.

Gus Ipul mengakui bahwa dalam proses konsolidasi masih ditemukan lonjakan peringkat yang signifikan pada sebagian warga. Namun, ia memastikan kondisi tersebut tengah diperbaiki melalui pemutakhiran berkala. "Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki," ujarnya, seraya berharap pemeringkatan segera sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.

Ia juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut warga di desil 10 otomatis dicoret dari daftar penerima adalah tidak tepat. Proses penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran dan verifikasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. "Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah," katanya.

Untuk mengakomodasi perbaikan data, Kemensos menyediakan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan warga melihat posisi desil, mengajukan usulan, dan menyampaikan sanggahan. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat memperbarui data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dioperasikan oleh operator desa, kelurahan, hingga dinas sosial. "Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data," jelas Gus Ipul, menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam memastikan akurasi data.

Bagi warga yang tengah khawatir kehilangan bansos, kabar ini memberi ruang napas. Namun, pertanyaan besarnya adalah: seberapa cepat pemerintah mampu merespons sanggahan yang masuk? Dengan sistem yang masih terus disempurnakan, kecepatan verifikasi menjadi ujian nyata. Apakah pemutakhiran data yang digadang-gadang lebih akurat ini akan benar-benar menuntaskan persoalan bansos yang selama ini dihantui stigma salah sasaran? Waktu yang akan membuktikan, tetapi yang jelas, pemerintah tampaknya berkomitmen untuk terus mengasah ketepatan data hingga ke tingkat desa.