Survei ASI: Dukungan Publik untuk MBG Menipis, Pemerintah Diingatkan soal Kualitas Pelaksanaan

Lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI) mencatat dukungan publik terhadap kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada di atas angka penolakan, meski selisihnya tipis. Dalam rilis yang dipaparkan di Jakarta, Minggu, sebanyak 51,5 persen responden menyatakan setuju program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu diteruskan, sementara 45,4 persen lainnya menginginkan penghentian.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari jawaban sangat setuju (12,3 persen) dan cukup setuju (39,2 persen). Adapun kelompok yang tidak setuju terdiri dari 29,6 persen yang menyatakan kurang setuju dan 15,8 persen yang sangat tidak setuju. Hanya 3,3 persen responden yang tidak memberikan jawaban pasti.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an, menggarisbawahi bahwa meskipun dukungan mayoritas masih bertahan, proporsi penolakan yang nyaris berimbang menjadi sinyal penting bagi pemerintah. "Angkanya memang tidak terlalu jauh, tetapi dukungan publik masih berada di atas angka ketidaksetujuan," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi. Ia menambahkan, temuan ini menunjukkan MBG masih relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi kualitas implementasi menjadi kunci utama.

Ali Rif'an menilai bahwa dukungan terhadap sebuah program pemerintah sangat ditentukan oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. "Yang penting bukan hanya programnya dilanjutkan, tetapi bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara nyata, tentu dukungan terhadap program akan semakin kuat," tuturnya. Ia pun mengingatkan bahwa evaluasi berkala dan perbaikan tata kelola menjadi prasyarat agar program yang menyasar 82,9 juta penerima ini tidak kehilangan kepercayaan publik.

Survei yang digelar pada 23–29 Juli 2026 ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, hasilnya mewakili dinamika opini publik secara nasional. Agenda pemaparan hasil survei tersebut juga menghadirkan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, sebagai pembahas.

Bagi publik Indonesia, hasil survei ini menjadi cermin atas kepuasan terhadap salah satu program sosial terbesar dalam sejarah pemerintahan. MBG yang digulirkan sejak awal masa kepemimpinan Prabowo-Gibran menyedot anggaran triliunan rupiah dan menyentuh langsung hajat hidup anak sekolah serta ibu hamil. Namun, sorotan tajam sempat datang dari berbagai pihak terkait kasus keterlambatan distribusi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dugaan penyimpangan pengelolaan di sejumlah daerah.

Menko Pangan Zulkifli Hasan sendiri sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk menertibkan SPPG yang telat mengirim MBG, sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong evaluasi dengan pengelolaan yang lebih berintegritas. Diskursus ini menegaskan bahwa keberlanjutan program tidak semata-mata soal angka anggaran, melainkan juga akuntabilitas di lapangan.

Ke depan, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan skala program sambil menekan potensi kebocoran, atau melakukan penyesuaian sasaran demi efisiensi. Pertanyaan yang menggantung adalah, akankah evaluasi yang dijanjikan mampu mengubah persepsi 45,4 persen warga yang masih skeptis sebelum pemilu berikutnya bergulir?