Erupsi Anak Krakatau: Mendikdasmen Izinkan Sekolah Terdampak Berat Terapkan PJJ

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memutuskan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak parah erupsi Gunung Anak Krakatau dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar dari rumah secara daring. Kebijakan ini diumumkan Minggu (6/9/2026) sebagai respons cepat atas laporan kerusakan fasilitas pendidikan di sejumlah kabupaten yang diselimuti abu vulkanik.

Daerah yang masuk kategori terdampak berat antara lain Kabupaten Serang di Banten, serta Tanggamus dan Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Abdul Mu'ti menyebut pihaknya menerima laporan langsung dari koordinator wilayah setempat sebelum menetapkan relaksasi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sementara itu, sekolah di luar zona kritis tetap diizinkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan catatan ketat: seluruh aktivitas di dalam kelas harus mematuhi protokol kesehatan dan tidak ada kegiatan di luar ruangan.

Keputusan ini lahir dari pemetaan sebaran abu vulkanik yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Per hari yang sama, sedikitnya delapan wilayah terpapar material erupsi—mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan Selat Sunda bagian selatan. Data tersebut merupakan hasil sinkronisasi citra satelit dengan catatan aktivitas letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin.

Menteri yang akrab disapa Abdul Mu'ti itu menegaskan durasi belajar dapat dipangkas dan disesuaikan dengan situasi di lapangan. "Untuk lama dan jam belajar, bisa disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak harus dilaksanakan penuh sebagaimana jadwal kegiatan pembelajaran yang normal," ujarnya dalam konferensi pers virtual. Ia juga mendorong sekolah menyisipkan materi kebencanaan—cara menjaga keselamatan, bersikap tenang, serta memantau informasi resmi—di sela-sela pengajaran.

Bagi orang tua dan murid di Jabodetabek, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa risiko abu vulkanik tidak lagi berjarak. BMKG mencatat pergerakan partikel abu yang berbeda arah pada tiap ketinggian, sehingga kualitas udara di wilayah yang jauh dari kawah pun bisa menurun drastis. Sekolah di kawasan penyangga seperti Tangerang Raya dan Bogor perlu menyiapkan skenario hybrid, mengingat status Siaga yang belum menunjukkan penurunan aktivitas.

Di sisi lain, keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur digital di daerah terdampak. Pengalaman PJJ berkepanjangan selama pandemi menunjukkan kesenjangan akses gawai dan internet masih menjadi momok, terutama di pesisir Lampung dan Banten. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat menyediakan perangkat dan kuota data, sementara dinas pendidikan harus memastikan modul darurat tetap menjangkau siswa di lokasi pengungsian.

Langkah Kementerian Pendidikan sejalan dengan protokol kebencanaan nasional, namun efektivitasnya akan diuji dalam pekan-pekan mendatang. Akankah pola PJJ ini menjadi preseden bagi sekolah-sekolah di wilayah rawan erupsi lain, atau justru memicu kesenjangan kualitas belajar yang lebih dalam? Jawabannya bergantung pada seberapa sigap pemerintah daerah memetakan kebutuhan riil di lapangan dan seberapa cepat Gunung Anak Krakatau mereda.