Kedutaan AS Bantah Tudingan Intervensi Politik Malaysia: Klaim PAS Dinilai Tak Berdasar

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Malaysia dengan tegas membantah tuduhan bahwa pihaknya pernah berupaya mempengaruhi peta politik negeri jiran tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas klaim mengejutkan dari Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Abdul Hadi Awang, yang menuding AS menawarkan bantuan untuk menjatuhkan pemerintah Malaysia pada 2014 silam.

Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Facebook kedutaan, Kuasa Usaha AS, David H. Gamble Jr., menyatakan bahwa Washington tidak pernah berniat menentukan siapa yang memimpin Malaysia. "Setiap narasi yang menyebutkan sebaliknya adalah tidak benar," tegas Gamble, Minggu (6/9). Bantahan ini langsung menjadi sorotan media dan publik, mengingat tuduhan tersebut disampaikan oleh tokoh politik senior di tengah dinamika politik Malaysia yang sedang memanas.

Klaim Hadi sendiri dilontarkan saat pidato politiknya dalam kongres tahunan PAS, Sabtu (5/9). Ia mengaitkan peristiwa itu dengan kunjungan mantan Presiden AS Barack Obama ke Malaysia pada tahun yang sama. Menurut Hadi, sejumlah pemimpin PAS saat itu diundang dalam sebuah pertemuan di Kedutaan AS di Kuala Lumpur, ketika partainya masih menjadi bagian dari koalisi Pakatan Rakyat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kedutaan disebut-sebut menyinggung kemungkinan membantu PAS untuk mengambil alih pemerintahan.

Namun, klaim ini tidak sepenuhnya sejalan dengan keterangan Sekretaris Jenderal PAS, Takiyuddin Hassan. Ia membenarkan bahwa pertemuan dengan perwakilan kedutaan AS memang terjadi, tetapi menegaskan bahwa diskusi tidak lebih dari sekadar menanyakan rencana PAS terkait pemerintahan Barisan Nasional (BN) saat itu. "Kami tidak menyatakan apakah punya niat atau tidak," ujarnya, seperti dikutip New Straits Times. Perbedaan narasi antara Hadi dan Takiyuddin ini menimbulkan tanda tanya mengenai substansi sebenarnya dari pertemuan tersebut.

Hadi juga mengklaim bahwa Duta Besar AS untuk Malaysia saat itu secara terpisah menanyakan calon perdana menteri yang akan diusung PAS jika berhasil mengambil alih pemerintahan. Ia pun mengaku menjawab dengan pertanyaan balik, "Siapa yang Amerika setujui?" Respons ini, menurut Hadi, mendapat sambutan positif dari tokoh senior Malaysia, Mahathir Mohamad. Meski demikian, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen dan tidak ada bukti konkret yang diajukan PAS untuk memperkuat tuduhannya.

Bagi Indonesia, perseteruan diplomatik ini memiliki relevansi tersendiri mengingat kedekatan geografis dan historis kedua negara. Pola intervensi asing dalam politik domestik negara tetangga selalu menjadi perhatian, terutama dalam konteks stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pengamat menilai bahwa tuduhan semacam ini kerap kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik internal, terutama menjelang pemilihan umum. Namun, jika klaim Hadi terbukti benar, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi hubungan bilateral dan memicu ketegangan diplomatik yang lebih luas.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia maupun pihak Gedung Putih. Namun, bantahan tegas dari kedutaan AS menunjukkan bahwa Washington menganggap serius tuduhan ini dan berupaya meredam potensi dampak negatifnya. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah klaim Hadi ini merupakan bagian dari strategi politik untuk menggalang dukungan publik, atau memang ada fakta tersembunyi yang belum terungkap? Yang jelas, insiden ini menambah daftar panjang isu sensitif dalam hubungan Malaysia-AS yang perlu dicermati ke depannya.