Abu Krakatau Mengarah ke Jabodetabek, Tangsel Pilih Tahan Diri dari PJJ: Apa Pertimbangannya?

Di tengah kepungan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mulai menyentuh langit Jakarta dan sekitarnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan justru mengambil langkah berbeda: menolak menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Wali Kota Benyamin Davnie menegaskan sekolah-sekolah di wilayahnya tetap beroperasi normal, setidaknya hingga ada informasi lebih rinci mengenai sebaran debu dari gunung yang berstatus waspada itu.

Keputusan ini kontras dengan langkah cepat Pemprov DKI Jakarta yang sejak Senin, 7 September 2026, memindahkan seluruh proses belajar mengajar ke rumah. Nahdiana, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI, beralasan kebijakan itu diambil demi memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana aman dan nyaman. Perbedaan sikap antara dua wilayah yang berdekatan ini memunculkan pertanyaan: apakah Tangsel terlalu berani mengambil risiko, atau justru DKI yang terlalu reaktif?

Benyamin, saat dihubungi pada Minggu (6/9/2026), mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh pada malam harinya. Ia menyebut imbauan penggunaan masker telah disampaikan kepada tenaga pengajar, siswa, dan civitas akademika. "Sementara ini masih normal dulu, sampai ada info detail tentang debu vulkanik dari GAK," ujarnya, menekankan bahwa keputusan final akan mempertimbangkan data terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Data BMKG yang dirilis pukul 04.00 WIB menunjukkan dua klaster sebaran abu. Klaster pertama, yang bergerak ke arah timur laut-selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, dengan ketinggian abu mencapai 20.000 kaki. Klaster ini yang paling dekat dengan wilayah Tangsel. Sementara klaster kedua disebut menjangkau Lampung dan sebagian Jakarta. Analisis citra satelit Himawari-9 serta informasi dari PVMBG dan VAAC Darwin menjadi dasar pemetaan tersebut.

Bagi orang tua dan guru di Tangsel, ketiadaan PJJ berarti anak-anak tetap harus berangkat ke sekolah dengan risiko terpapar partikel abu yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Namun, di sisi lain, pembelajaran tatap muka yang telah berjalan selama ini tidak mudah dihentikan begitu saja. Banyak sekolah yang baru pulih dari dampak pandemi, dan PJJ seringkali dianggap kurang efektif secara akademik maupun sosial-emosional.

Keputusan Tangsel untuk tidak serta-merta mengikuti jejak DKI menunjukkan adanya ruang diskresi dalam penanganan bencana di tingkat daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis, kepadatan penduduk, dan kesiapan infrastruktur yang berbeda. Namun, yang menjadi perhatian adalah apakah evaluasi yang dilakukan semalam cukup untuk mengantisipasi dinamika sebaran abu yang bisa berubah sewaktu-waktu. BMKG sendiri mengingatkan bahwa arah angin dan intensitas erupsi dapat berubah, sehingga kebijakan yang diambil hari ini bisa saja usang besok pagi.

Para ahli kesehatan masyarakat mengingatkan bahwa abu vulkanik mengandung partikel silika yang dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak yang sistem imunnya belum sempurna. Penggunaan masker menjadi langkah minimal yang harus dipatuhi. Namun, efektivitas masker juga bergantung pada tingkat kepatuhan dan kualitas masker yang digunakan. Sekolah-sekolah di Tangsel pun kini dihadapkan pada tugas ekstra untuk memastikan ventilasi kelas dan ketersediaan air bersih bagi siswa.

Konteks Indonesia yang lebih luas menunjukkan bahwa bencana alam seperti erupsi gunung berapi seringkali menguji kesiapsiagaan pemerintah daerah. Belajar dari pengalaman erupsi Merapi dan Sinabung, koordinasi antara pemerintah pusat, BMKG, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Namun, keputusan seperti yang diambil Tangsel ini juga mengirim sinyal bahwa tidak semua kebijakan harus seragam. Yang terpenting adalah adanya mekanisme monitoring yang ketat dan komunikasi risiko yang transparan kepada publik.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat pemerintah daerah dapat merespons jika kondisi memburuk. Apakah Tangsel akan segera mengalihkan ke PJJ jika evaluasi malam ini menunjukkan peningkatan konsentrasi abu di permukaan? Atau apakah ada rencana darurat yang lebih terukur, seperti pengaturan jam belajar atau pembatasan aktivitas luar ruangan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah keputusan untuk tetap normal adalah sebuah keberanian yang terukur atau sekadar optimisme tanpa dasar.