PM Singapura Peringatkan Bahaya Normalisasi Prasangka di Tengah Perdebatan Nepal dan Investasi SIA

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah membiarkan prasangka terhadap komunitas mana pun menjadi sesuatu yang diterima atau dinormalisasi. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (6/9) sebagai respons atas gelombang komentar rasis dan xenofobia yang muncul di ruang digital, menyusul bencana di Nepal-Tibet serta langkah Singapore Airlines (SIA) menanamkan modal di Air India.

Wong menggarisbawahi bahwa masyarakat boleh dan seharusnya terlibat dalam perdebatan yang sehat, tetapi tidak boleh memanfaatkan argumen yang tampak sah sebagai kedok untuk menyulut kebencian terhadap kelompok tertentu atau memusuhi warga asing. "Kita bisa dan harus berdebat dengan sehat. Namun, kita tidak boleh memakai argumen yang tampak masuk akal sebagai tameng untuk memicu prasangka atau permusuhan terhadap orang asing," ujarnya dalam unggahan di Facebook.

Pernyataan ini muncul sehari setelah Senior Minister K. Shanmugam mengecam komentar rasis dan xenofobia yang menurutnya "memalukan" terkait bencana Nepal-Tibet dan investasi SIA di Air India. Dalam bencana yang menewaskan banyak orang tersebut, sembilan warga Singapura dilaporkan hilang, dan sebagian dari mereka menjadi sasaran komentar bernada rasis di dunia maya. Sementara itu, pertanyaan seputar keputusan SIA membeli saham Air India juga diiringi dengan serangan bernada anti-India.

Wong menilai bahwa meskipun pandangan semacam itu tidak mewakili mayoritas warga Singapura, mereka tidak boleh dianggap sebagai "obrolan online yang tidak berbahaya". Ia memperingatkan bahwa jika perilaku seperti ini dibiarkan tanpa koreksi, ia dapat menjadi kebiasaan, memperdalam ketidakpercayaan antar komunitas, dan pada akhirnya merobek kohesi sosial. "Jika dibiarkan, perilaku ini bisa menjadi normal, memperkuat kecurigaan antarkelompok, dan memecah belah kita," tegasnya.

Perdana Menteri juga mengulangi pesan yang pernah ia sampaikan dalam pidato National Day Rally tentang identitas Singapura yang harus tetap terbuka dan inklusif. Menurutnya, siapa pun yang memeluk nilai-nilai dan cara hidup Singapura adalah bagian dari bangsa ini, apa pun latar belakangnya. "Inilah makna Sumpah Nasional, dan saya yakin mayoritas warga Singapura sepakat," kata Wong.

Ia juga mengingatkan bahwa Singapura pernah menghadapi ketegangan serupa, misalnya saat pandemi COVID-19 ketika sentimen anti-asing dan rasial muncul, atau saat perdebatan mengenai Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Singapura-India (CECA). Sentimen serupa juga terlihat pada Pemilihan Umum 2025, ketika ia menentang upaya membawa isu ras dan agama ke dalam politik. "Selalu ada orang yang mencoba mengeksploitasi perbedaan kita," katanya.

Menurut Wong, meskipun mustahil untuk mencegah setiap komentar bernada kebencian muncul di dunia maya, warga Singapura dapat memilih cara meresponsnya. "Kita bisa menolak pandangan semacam itu dan menolak memberi ruang atau legitimasi lebih jauh," ujarnya. Ia menegaskan bahwa Singapura bertahan karena secara konsisten menolak upaya memecah belah berdasarkan garis ras atau agama, dan memilih untuk mengakui sesama sebagai warga Singapura.

Senada dengan Wong, Senior Minister Lee Hsien Loong juga menyerukan warga Singapura untuk "saling mendukung tanpa memandang ras, bahasa, atau agama". Dalam unggahan Facebook-nya, Lee menyebut komentar rasis yang ditujukan kepada komunitas India di Singapura sebagai sesuatu yang "sangat meresahkan". Ia juga menyesalkan bahwa isu seperti investasi SIA di Air India telah "diputarbalikkan atau dieksploitasi untuk membangkitkan kebencian rasial yang keji terhadap India". Lee menyampaikan belasungkawa kepada para korban banjir dan menekankan bahwa respons yang tepat adalah "belas kasih dan solidaritas".

Lee menambahkan bahwa ketika insiden seperti ini terjadi, para pemimpin harus berbicara dengan tegas dan penuh keyakinan untuk mengecam manipulasi emosi dasar dan mengajak semua warga bersatu. "Pada saat seperti inilah kita menyadari makna penuh dari Sumpah Nasional dan betapa pentingnya untuk berusaha mewujudkan cita-cita tersebut," tuturnya.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin bahwa perdebatan publik yang sehat harus dijaga agar tidak berubah menjadi politik identitas yang memecah belah. Dengan keberagaman yang dimiliki, Indonesia pun menghadapi tantangan serupa dalam mengelola perbedaan di ruang digital. Respons cepat para pemimpin Singapura dalam mengecam ujaran kebencian bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan yang tegas dalam menjaga harmoni sosial.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah platform digital akan semakin menjadi ruang yang rentan terhadap polarisasi, atau justru bisa menjadi alat untuk memperkuat toleransi. Bagaimana masyarakat dan pemerintah di kawasan ini, termasuk Indonesia, akan merespons gelombang sentimen serupa akan menentukan ketahanan sosial di tengah arus informasi yang semakin deras.