Insentif Kredit Jadi Kunci Dongkrak Penjualan Motor Listrik untuk Ojol dan Kurir

Jakarta — Industri motor listrik dalam negeri masih bergulat dengan satu persoalan klasik: harga beli yang tinggi di muka. Raditya Wibowo, CEO dan Founder Maka Motors, menilai insentif pembiayaan menjadi faktor penentu agar kendaraan listrik roda dua bisa menjangkau pasar yang lebih luas, terutama para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir yang selama ini menjadi tulang punggung adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Menurut Raditya, skema kredit yang ada saat ini belum berpihak pada konsumen ritel. Uang muka yang besar dan tenor cicilan yang pendek membuat calon pembeli, khususnya dari kalangan pekerja sektor informal, berpikir ulang untuk beralih dari motor konvensional. Padahal, segmen inilah yang paling membutuhkan efisiensi biaya operasional harian.

Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan uang muka nol persen, penurunan bunga kredit, serta perpanjangan masa tenor. Langkah ini dinilai mampu menekan beban awal pembeli dan membuat cicilan bulanan lebih ringan, sejalan dengan pola pendapatan harian para pengemudi daring.

Dorongan ini muncul di tengah program Motor Listrik Nasional (Molinas) yang digagas pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan. Namun, tanpa dukungan sektor pembiayaan, program tersebut hanya akan berjalan di tempat. Para pelaku industri menilai bahwa insentif di sisi hulu, seperti subsidi produksi, tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kemudahan di sisi hilir, yaitu pembelian konsumen.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri komponen lokal. Jika permintaan meningkat, pabrikan seperti Maka Motors akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya membuka peluang kerja baru di sektor manufaktur.

“Insentif pembiayaan adalah jembatan antara niat baik pemerintah dan realitas daya beli masyarakat,” ujar Raditya dalam wawancara dengan media.

Namun, skema kredit longgar juga membawa risiko. Pengalaman di sektor otomotif konvensional menunjukkan bahwa kredit murah tanpa seleksi ketat dapat memicu kredit macet. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu merancang skema yang tetap prudent, misalnya dengan memanfaatkan data historis pembayaran calon debitur dari platform digital.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan otoritas perbankan. Pertanyaannya, akankah pemerintah berani mengambil langkah berani dengan mengorbankan pendapatan jangka pendek demi percepatan transisi energi? Atau justru memilih pendekatan bertahap yang lebih aman namun lambat? Keputusan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dalam adopsi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.