PDIP Bawa Narasi Zero Mahar ke Panggung Asia: Sinyal Perombakan Biaya Politik?

Yogyakarta, LyndHub — PDI Perjuangan memanfaatkan gelaran internasional untuk memproyeksikan diri sebagai kiblat baru tata kelola partai di Asia, dengan menonjolkan kebijakan tanpa mahar politik atau zero mahar sebagai instrumen membuka akses kepemimpinan bagi generasi muda. Pernyataan itu mengemuka dalam sesi berbagi pengalaman pada 9th CALD Party Management Workshop yang berlangsung di Yogyakarta, Sabtu (5/9), sebuah forum yang mempertemukan partai-partai liberal dan demokrat dari sejumlah negara kawasan.

M. Syaiful Mujab, kader muda yang mewakili partai, menegaskan bahwa penghapusan pungutan politik bukan sekadar jargon, melainkan fondasi untuk menciptakan persaingan yang sehat di internal partai. Menurutnya, praktik mahar selama ini menjadi tembok tak terlihat yang menghambat kader potensial dari kalangan ekonomi lemah untuk maju, sehingga regenerasi kepemimpinan kerap terjebak pada mereka yang memiliki akses finansial semata.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan perwakilan partai dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Kamboja, dan Vietnam, yang turut hadir dalam diskusi bertajuk "Setting the Context – Electoral and Political Party Trends in East and Southeast Asia". Kehadiran PDIP di forum yang digagas Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bersama Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia ini menjadi panggung bagi partai untuk menunjukkan transformasi internal yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Lebih jauh, Mujab memaparkan sejumlah pembaruan organisasi yang menurutnya belum banyak ditiru partai lain di Indonesia. PDIP, kata dia, telah mengadopsi standardisasi manajemen internasional berbasis sertifikasi ISO dan asesmen psikometri untuk menyeleksi calon pimpinan serta kepala daerah. Langkah ini, lanjutnya, merupakan upaya menjauhkan partai dari ketergantungan pada figur dan membangun sistem kaderisasi berjenjang yang terukur melalui Sekolah Partai, ideologi Trisakti, dan nilai Marhaenisme.

Selain itu, partai memperkenalkan dasbor digital bernama Media Pintar Perjuangan (MPP) sebagai alat untuk memantau kinerja kader secara transparan dan objektif. Inovasi ini dinilai sebagai respons atas tuntutan publik akan keterbukaan informasi di tengah maraknya politik transaksional yang kerap mencederai demokrasi.

Di luar sesi paparan, forum ini juga menjadi ajang diskusi hangat mengenai pelembagaan partai sebagai benteng resiliensi demokrasi di Asia Tenggara. Akademisi dari Universitas Chiang Mai, Chanintorn Pensute, memandu sesi interaktif World Café untuk merumuskan langkah-langkah praktis mengatasi hambatan institusionalisasi partai. Diskusi ini menyoroti bahwa banyak partai di kawasan masih bergulat dengan isu personalisasi kekuasaan dan lemahnya mekanisme internal.

Bagi Indonesia, narasi yang dibawa PDIP ini memiliki resonansi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya politik yang tinggi kerap disorot sebagai salah satu penyebab maraknya praktik korupsi politik dan rendahnya kualitas kandidat yang muncul di bursa pilkada maupun pileg. Jika komitmen zero mahar ini benar-benar dijalankan secara konsisten, ia berpotensi mengubah lanskap rekrutmen politik nasional, meski skeptisisme tetap muncul mengingat praktik di lapangan sering kali berbeda dari wacana di atas kertas.

Mengakhiri rangkaian, para peserta merumuskan dan membacakan "The Yogyakarta Commitment", sebuah dokumen yang ditandatangani Sekretaris Jenderal CALD, Francis Gerald "Blue" Abaya, sebagai ikrar kolektif partai-partai demokratis Asia untuk memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga kebebasan sipil. Pertanyaannya, akankah komitmen ini melampaui sekadar seremoni dan benar-benar menjadi panduan bagi partai-partai di kawasan, termasuk PDIP sendiri, dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks?