Zulhas: Ketahanan Pangan Jadi Cermin Kemajuan Bangsa, Impor Beras 2024 Bikin Petani Terpuruk

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar urusan logistik, melainkan cermin kemajuan sebuah bangsa. Dalam pidatonya di Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026), ia menyebut pola konsumsi dan produksi pangan merepresentasikan tingkat peradaban suatu negara—dari cara memperoleh bahan pangan hingga proses pengolahannya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap kebijakan impor beras yang sempat membebani petani domestik. Zulhas mengakui, pada 2024 Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras, sebuah angka yang menurutnya kontraproduktif dengan kesejahteraan petani lokal. Ia membandingkan dengan Thailand, Vietnam, dan India yang justru diuntungkan oleh pasar ekspor.

Dampak impor beras langsung terasa di tingkat petani. Pasokan beras impor yang membanjiri pasar membuat harga gabah lokal tertekan, terutama saat panen raya. Kondisi ini, jika dibiarkan, akan memicu penurunan produktivitas dan berujung pada kemiskinan masif di pedesaan. Zulhas mengingatkan bahwa petani yang tidak sejahtera akan kehilangan aset produktifnya—sawah yang terpaksa dijual atau digadaikan.

Namun, di balik kritik terhadap impor, Zulhas menyampaikan kabar perbaikan. Ia mengklaim bahwa pada 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor beras, sebuah pencapaian yang disebutnya sebagai buah dari reformasi di sektor pertanian. Nilai tukar petani—indikator kesejahteraan—dilaporkan meningkat dari 116 menjadi 127 poin. Angka ini, menurutnya, memungkinkan petani untuk menyekolahkan anak dan membeli kendaraan secara kredit.

Pernyataan Zulhas ini perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Ketahanan pangan memang menjadi isu strategis, terutama bagi Indonesia yang memiliki populasi besar dan ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok. Kebijakan impor yang fluktuatif tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pada inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas politik. Para ekonom sering mengingatkan bahwa harga pangan yang tinggi dapat memicu gejolak sosial, sebagaimana terjadi di berbagai negara.

Meski demikian, klaim swasembada 2025 masih menyisakan pertanyaan. Apakah keberhasilan ini berkelanjutan, atau hanya karena faktor cuaca dan panen yang baik? Bagaimana dengan komoditas pangan lain seperti jagung, kedelai, dan gandum yang masih bergantung pada impor? Zulhas sendiri tidak menyentuh aspek tersebut dalam pidatonya.

Bagi Indonesia, pelajaran dari kasus ini adalah pentingnya membangun ekosistem pangan yang tangguh—bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga distribusi, penyimpanan, dan pengolahan. Investasi pada infrastruktur irigasi, riset benih unggul, serta perlindungan sosial bagi petani menjadi kunci agar ketahanan pangan tidak sekadar menjadi jargon politik.

Ke depan, pemerintah perlu menunjukkan data yang transparan dan terukur mengenai produksi, stok, dan impor pangan. Pertanyaan yang menggantung: apakah Indonesia mampu mempertahankan status bebas impor beras dalam jangka panjang, atau justru akan kembali terperangkap dalam siklus ketergantungan? Jawabannya akan menentukan apakah peradaban pangan Indonesia benar-benar maju atau hanya sekadar retorika.