Bencana Nepal-Tibet: 1.200 Tewas, Ribuan Hilang, dan Jalan Panjang Pemulihan yang Tak Kunjung Terang

Lebih dari 1.200 orang tewas dan sekitar 5.000 lainnya masih dinyatakan hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang kawasan perbatasan Nepal-Tibet pekan lalu. Di balik angka korban yang mencekam, organisasi kemanusiaan kini mengingatkan bahwa fase pemulihan justru menjadi ujian terpanjang, terutama bagi masyarakat yang sejak awal hidup dalam keterbatasan.

Bencana yang dipicu hujan ekstrem itu tidak hanya meratakan permukiman, tetapi juga melumpuhkan akses jalan, jembatan, dan fasilitas umum di distrik-distrik seperti Rasuwa. Tim penyelamat masih berjuang membuka akses menuju pembangkit listrik tenaga air Upper Trishuli 3B yang terkubur material longsor. Namun, menurut Kyoko Yokosuka, perwakilan tetap Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk Nepal, kebutuhan mendesak para penyintas saat ini masih berkutat pada evakuasi, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Yang memprihatinkan, penilaian cepat UNDP menunjukkan tiga dari empat penduduk di wilayah terdampak sebenarnya sudah berada dalam kondisi rentan sebelum bencana terjadi. Mereka tinggal di area dengan keterbatasan mata pencaharian, layanan dasar, dan kondisi hidup yang memprihatinkan. "Artinya, bencana ini menghantam orang-orang yang sebelumnya sudah berada dalam situasi yang sangat sulit," ujar Yokosuka. Ia menekankan bahwa pemulihan dini harus dimulai bersamaan dengan bantuan kemanusiaan agar masyarakat bisa segera bangkit, seperti yang terbukti di berbagai negara lain.

Anak-anak menjadi kelompok yang paling dikhawatirkan mengalami dampak jangka panjang. Tara Chettry, direktur negara Save the Children untuk Nepal, menyebut banyak anak kehilangan anggota keluarga, rumah, dan sekolah. Sebagian bahkan terpisah dari orang tua. "Mereka mengalami ketakutan, duka, trauma, dan menyaksikan kehancuran di depan mata," katanya. Gangguan pada pendidikan, kesehatan, dan kondisi psikologis mereka berisiko berlanjut jauh setelah air surut, sehingga pendampingan psikososial dan pemulihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.

Di sisi lain, para pengamat menilai skala kehancuran ini membuka borok yang lebih dalam: kesiapsiagaan bencana yang belum memadai dan minimnya dukungan internasional bagi negara-negara yang kian rentan terhadap perubahan iklim. Krishna Shrestha, profesor pembangunan global di University of New South Wales, mengkritik kesenjangan antara retorika dan aksi nyata. "Banyak diskusi, konferensi, buku, dan artikel, tetapi aksi nyata di lapangan belum dilaksanakan sesuai kebutuhan," tegasnya. Nepal sendiri berulang kali menyerukan perhatian global terhadap risiko iklim khusus yang dihadapi negara pegunungan, namun respons yang ada masih jauh dari harapan.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya sistem peringatan dini dan tata kelola risiko bencana yang adaptif. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah pegunungan dan dataran rendah yang sama-sama rapuh, Indonesia menghadapi ancaman serupa dari hidrometeorologi ekstrem. Pelajaran dari Nepal menunjukkan bahwa investasi pada pemantauan gletser dan lereng yang tidak stabil, serta peringatan dini yang efektif, bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Yokosuka menegaskan, "Ini bukan peristiwa yang terisolasi. Akan ada lebih banyak lagi, dan tidak hanya di Nepal."

Pemulihan Nepal diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun, dan tanpa dukungan global yang nyata, kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam menghadapi krisis iklim akan semakin melebar. Pertanyaannya, apakah dunia akan belajar dari tragedi ini atau kembali sibuk dengan konferensi tanpa aksi? Bagi masyarakat di lereng Himalaya, jawabannya menentukan apakah mereka akan bangkit atau terus tenggelam dalam ketidakpastian.