Gibran Disambut Warga Tapteng di Tengah Jalan: Jaminan Hidup, Huntap, dan Sabo Dam Jadi Tuntutan Utama

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlibat dialog langsung dengan warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat, setelah mobilnya dicegat di tengah perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka. Momen yang tidak terjadwal ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi pascabencana, mulai dari jaminan hidup hingga kepastian tempat tinggal.

Dalam perbincangan yang berlangsung di pinggir jalan itu, warga menyampaikan tiga tuntutan utama: kelangsungan bantuan jaminan hidup selama masa pemulihan, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), serta penyelesaian segera infrastruktur Sabo Dam yang dinilai krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Aspirasi ini mencerminkan kegelisahan yang masih menyelimuti warga yang rumah dan mata pencahariannya hancur akibat bencana alam yang melanda kawasan tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, Gibran menyampaikan permintaan maaf atas keterbatasan yang ada, terutama terkait huntap yang pembangunannya masih berjalan bertahap. “Mohon maaf ya Bu, memang terkait huntap, saat ini pembangunan masih dilakukan bertahap, sehingga belum semua menerima. Tapi saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan sehingga semua warga terdampak bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” ujarnya di hadapan warga. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa realisasi bantuan belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban.

Kehadiran Gibran di Tapanuli Tengah bukan sekadar seremonial. Sebelumnya, ia juga menyaksikan penyerahan sertifikat hak milik huntap di Sibolga dan meninjau sekolah-sekolah yang rusak di Tapteng. Rangkaian agenda ini menggarisbawahi fokus pemerintah pada pemulihan infrastruktur sosial dan permukiman pascabencana. Namun, di balik janji percepatan, publik menunggu bukti konkret di lapangan, mengingat proses pembangunan huntap kerap molor akibat kendala anggaran dan koordinasi antarinstansi.

Dari perspektif kebijakan, insiden pencegatan ini justru menjadi cermin efektivitas program pemulihan. Alih-alih melalui jalur formal, warga memilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pejabat tinggi negara—sebuah indikasi bahwa kanal pengaduan resmi mungkin belum sepenuhnya dipercaya atau diakses oleh masyarakat akar rumput. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam setiap tahap rekonstruksi, bukan hanya pada saat kunjungan pejabat.

Pemerintah pusat dan daerah, melalui kementerian/lembaga terkait, kini dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menindaklanjuti setiap poin aspirasi yang disampaikan. Gibran sendiri telah meminta jajarannya memastikan setiap kebutuhan warga dapat direspons sesuai kewenangan masing-masing. Pertanyaannya, seberapa cepat janji tersebut direalisasikan? Pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah menunjukkan bahwa koordinasi yang lambat sering menjadi biang keladi keterlambatan pemulihan.

Ke depan, keberhasilan program pemulihan di Tapanuli Tengah akan menjadi barometer komitmen pemerintah dalam menangani daerah-daerah rawan bencana lainnya di Indonesia. Jika pembangunan huntap dan Sabo Dam dapat diselesaikan tepat waktu, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menguat. Namun, jika kembali terjadi penundaan, kunjungan pejabat seperti ini hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak nyata. Publik tentu berharap bahwa dialog spontan kali ini bukan sekadar liputan media, melainkan titik awal perubahan yang lebih berarti bagi warga yang masih menanti keadilan pemulihan.