Kabel Laut India: Ketergantungan Digital di Tengah Kerentanan Infrastruktur

Sebuah kerentanan besar dalam infrastruktur digital India tersembunyi di bawah permukaan Laut Arab, tepatnya di sepanjang enam kilometer garis pantai Versova, Mumbai. Di kawasan padat penduduk ini, setidaknya 13 dari 18 kabel komunikasi bawah laut internasional India bermuara dalam jarak yang sangat berdekatan. Bersama-sama, kabel-kabel ini menyalurkan sekitar 95% bandwidth internasional India yang menghubungkan negara itu ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat.

Konsentrasi geografis yang ekstrem ini menjadi sorotan para pengamat. Anwesha Sen dari lembaga riset Takshashila Institution mengingatkan bahwa jika beberapa kabel tersebut terputus secara bersamaan—baik karena kecelakaan maupun tindakan yang disengaja—sebagian besar koneksi India ke arah barat akan terganggu. Memang, arsitektur kabel memungkinkan lalu lintas dialihkan melalui titik pendaratan lain seperti Chennai dan Kochi, sehingga tidak akan terjadi pemadaman total. Namun, penurunan kinerja sekecil apa pun—misalnya peningkatan latensi—bisa berdampak mahal bagi bank, bursa efek, penyedia layanan cloud, dan jaringan pemerintahan. Infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang mengandalkan transfer data berkecepatan tinggi dan bervolume besar diprediksi menjadi yang paling rentan.

Kerentanan ini berakar pada peran vital kabel bawah laut sebagai "jalan raya tersembunyi" internet global. Serat optik yang membentang di dasar lautan ini membawa sekitar 99% lalu lintas komunikasi dunia. Samanth Subramanian dalam bukunya The Web Beneath the Waves menggambarkan bagaimana manusia telah membentangkan sekitar 1,4 juta kilometer kabel, "menyelimuti bumi dengan erat." Bagi India, yang pada akhir 2025 telah memiliki lebih dari satu miliar pelanggan broadband, kabel-kabel ini adalah urat nadi ekonomi digitalnya.

Paradoksnya, India yang menyumbang sekitar 20% konsumsi data global hanya terhubung ke sekitar 3% kabel bawah laut dunia. Dengan hanya 21 stasiun pendaratan kabel—bandingkan dengan sekitar 1.900 yang direncanakan dan aktif secara global—India memiliki kurang dari 1% dari total stasiun di dunia. Aruna Sundararajan, ketua Broadband India Forum (BIF), menegaskan perlunya peningkatan jumlah stasiun pendaratan secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 11 dari 18 kabel internasional India telah beroperasi lebih dari 20 tahun, mendekati batas usia ekonomis 25 tahun. Amajit Gupta, CEO Lightstorm, sebuah perusahaan infrastruktur digital, mengakui bahwa penuaan kabel ini adalah isu yang sah untuk menjadi fokus perhatian.

Selain risiko penuaan, gangguan kabel akibat aktivitas nelayan, jangkar kapal, atau bencana alam juga menjadi ancaman nyata. Diperkirakan terjadi 150-200 gangguan kabel setiap tahun di seluruh dunia. India memiliki kelemahan lain yang lebih mendasar: tidak memiliki kapal perbaikan kabel bawah laut domestik. Setiap kali kabel putus, kapal perbaikan harus didatangkan dari luar negeri, seperti Dubai atau Singapura, dan harus melalui proses perizinan yang berbelit untuk beroperasi di perairan India. Anwesha Sen menyoroti bahwa proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, memperlambat pemulihan konektivitas. Gupta menegaskan bahwa masalah struktural terbesar bukanlah pada kemampuan pengalihan rute, melainkan pada kapasitas perbaikan. Kombinasi antara ketergantungan pada kapal asing dan birokrasi perizinan yang lambat menjadi hambatan utama.

Permintaan data yang melonjak, terutama untuk kecerdasan buatan, mendorong pembangunan pusat data secara masif. Namun, Sundararajan mengingatkan bahwa perencanaan kabel bawah laut memakan waktu tiga hingga empat tahun, dan pemasangannya bisa memakan waktu hingga dua tahun. Kesenjangan waktu ini bisa membuat pasokan kapasitas kabel tertinggal dari pertumbuhan pusat data. Birokrasi menjadi penghambat utama lainnya. Sundararajan menyebutkan bahwa setidaknya 16 kementerian dan lembaga terlibat dalam perizinan pembangunan dan perbaikan kabel, dengan sekitar 50 izin yang diperlukan untuk mendirikan satu stasiun pendaratan. Ia menyarankan agar Kementerian Telekomunikasi menjadi lembaga utama dengan sistem satu pintu untuk mempercepat perizinan kapal perbaikan.

Pooja Bhatt, profesor di OP Jindal Global University, menilai bahwa ketimpangan antara konsumsi data dan kepemilikan infrastruktur ini semakin sulit diabaikan. Menurutnya, dengan demografi muda dan aspirasi "Digital India", sudah sepantasnya negara membangun dan memelihara infrastruktur internetnya sendiri demi keamanan dan tata kelola. Pemerintah India sebenarnya telah mengambil langkah dengan mengklasifikasikan sistem kabel bawah laut sebagai infrastruktur telekomunikasi kritis. Namun, langkah ini perlu diikuti dengan percepatan izin, mekanisme perbaikan darurat, dan pengembangan kapasitas perbaikan dalam negeri.

Untuk mengurangi risiko, India perlu membangun lebih banyak stasiun pendaratan, mendiversifikasi lokasi, dan melindungi rute kabel dari aktivitas yang dapat merusaknya. Teknologi seperti Distributed Acoustic Sensing dapat mengubah serat optik menjadi sensor getaran untuk mendeteksi potensi ancaman. Gupta menekankan bahwa konsentrasi konektivitas di Mumbai adalah risiko yang harus dirancang ulang. Saat ini, empat sistem kabel bawah laut baru sedang dibangun, dengan tiga lagi direncanakan. Lightstorm memimpin konsorsium untuk membangun I-2SEA yang menghubungkan India dengan Malaysia dan Singapura, dengan dua titik pendaratan di Machilipatnam dan Chennai Selatan untuk menambah keragaman rute.

Pertanyaannya kini, mampukah India mengejar ketertinggalan infrastruktur di tengah laju konsumsi data yang begitu cepat? Dengan ambisi menjadi pusat ekonomi digital dan AI, India tidak punya pilihan selain memperkuat fondasi fisik konektivitasnya. Jika tidak, impian besar itu hanya akan menjadi fatamorgana di tengah lautan.