Dampak Putusan Meta di AS: Bagaimana Indonesia Menyikapi Keamanan Anak di Media Sosial?

Kesepakatan senilai US$18 miliar antara Meta dan puluhan negara bagian di Amerika Serikat bukan sekadar angka besar; ia menjadi sinyal keras bahwa platform media sosial tidak bisa lagi mengandalkan pengawasan diri dalam melindungi anak. Gugatan yang diajukan ke pengadilan federal itu berakhir hanya sepekan setelah persidangan dimulai, jauh lebih cepat dari perkiraan banyak pihak yang mengira kasus ini akan berlarut-larut. Lebih dari sekadar denda, Meta juga berkomitmen menghadirkan fitur keamanan baru yang secara fundamental mengubah cara anak-anak berinteraksi dengan Facebook dan Instagram.

Yang menarik, putusan ini memperluas tanggung jawab platform dari sekadar memoderasi konten menjadi mengatur cara anak mengakses dan menghabiskan waktu di media sosial. Meta sepakat membatasi durasi penggunaan anak, memblokir akses pada pukul 00.00 hingga 06.00, dan menghapus notifikasi selama jam sekolah. Langkah ini menjawab kritik lama bahwa fitur seperti pengingat waktu layar dan kontrol orang tua yang selama ini ditawarkan Meta jarang digunakan karena tidak aktif secara otomatis. Para ahli menilai, tanpa intervensi regulasi, perusahaan yang berbasis pada model iklan ini akan terus merancang produk yang membuat pengguna betah berlama-lama, termasuk anak-anak.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin yang relevan. Meski pemerintah telah memiliki Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat, aturan tersebut masih berfokus pada konten negatif dan belum menyentuh aspek desain produk yang adiktif. Padahal, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual daring yang berawal dari interaksi di media sosial. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, pernah menyoroti bahwa platform seperti Facebook dan Instagram kerap menjadi tempat predator berkeliaran, memanfaatkan fitur pesan langsung yang minim pengawasan.

Kesepakatan Meta di AS juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan 'safety by design', sebuah konsep yang dipopulerkan oleh World Economic Forum. Prinsip ini menuntut keamanan pengguna menjadi pertimbangan utama sejak tahap desain produk, bukan setelah produk diluncurkan. Namun, realitasnya, platform digital sering kali baru bereaksi setelah terjadi masalah. Sejarah mencatat bagaimana Meta meluncurkan Facebook Lite untuk pasar negara berkembang dengan bandwidth rendah, atau mengubah algoritma Newsfeed setelah pemilu AS 2016 untuk meredam kritik. Ini membuktikan bahwa Meta mampu mengubah arsitektur produknya dengan cepat, tetapi hanya ketika ada tekanan eksternal.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi yang terdepan dengan rencana memberlakukan undang-undang pada awal 2027 yang mewajibkan platform menyediakan perlindungan lebih kuat bagi remaja. Bagi platform yang tidak patuh, Singapura siap menaikkan batas usia minimum akses menjadi 18 tahun. Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura, Josephine Teo, menegaskan bahwa keamanan tidak hanya soal konten, tetapi juga durasi penggunaan dan jenis interaksi. Langkah ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk merumuskan regulasi serupa yang lebih tegas.

Namun, perlu dicatat bahwa perubahan yang dijanjikan Meta hanya berlaku untuk pasar AS. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi penonton atau ikut serta dalam gelombang regulasi ini? Sejauh ini, pemerintah Indonesia lebih banyak mengandalkan literasi digital dan pembatasan konten, sementara aspek desain yang adiktif belum tersentuh. Padahal, jika merujuk pada kasus di AS, platform cenderung hanya patuh ketika ada sanksi nyata. Tanpa regulasi yang mewajibkan 'safety by design', anak-anak Indonesia akan terus terpapar pada algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan waktu layar, tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya.

Ke depan, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, seperti yang dilakukan Singapura. Regulasi tidak hanya harus fokus pada konten, tetapi juga pada fitur-fitur yang berpotensi membahayakan anak, seperti obrolan dengan orang asing. Platform bisa diwajibkan untuk membatasi pesan dari pengguna yang tidak dikenal dan memberi notifikasi kepada orang tua. Ini sejalan dengan semangat melindungi anak dari bahaya yang tidak hanya berasal dari durasi, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan siapa yang mereka ajak bicara.

Pada akhirnya, putusan Meta di AS adalah pengingat bahwa tanpa intervensi negara, kepentingan komersial akan selalu menang. Pertanyaannya, berapa lama lagi Indonesia akan menunggu sebelum mengambil langkah serupa? Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita menjadi kelinci percobaan bagi algoritma yang tidak pernah dirancang untuk kebaikan mereka?