Ambisi Australia Jadi Pusat Data AI: Antara Gelombang Investasi dan Ancaman Krisis Air-Energi

Di balik gemerlap investasi teknologi, Australia tengah berjudi besar pada masa depannya. Negara ini berlomba menjadi pusat data kecerdasan buatan (AI) dunia, namun di balik ambisi itu, warga dan pegiat lingkungan mempertanyakan harga yang harus dibayar: kelangkaan air, melonjaknya harga listrik, dan bergesernya lapangan kerja.

Data dari industri menunjukkan Australia saat ini memiliki 162 pusat data yang beroperasi, dengan 90 lainnya tengah direncanakan. Nilai investasi yang mengalir mencapai lebih dari A$155 miliar (sekitar Rp1.600 triliun). Jika terealisasi, salah satu fasilitas raksasa di Sydney barat akan berkapasitas satu gigawatt, menjadikannya konsumen energi tunggal terbesar di negara itu. Namun, di Lane Cove, pinggiran kota Sydney, warga seperti Lucy (bukan nama sebenarnya) harus hidup berdampingan dengan dengung konstan dari pusat data yang hanya berjarak 350 meter dari rumahnya. Empat fasilitas lain juga direncanakan di kawasan industri setempat.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Sejak ledakan ChatGPT pada 2022, kebutuhan akan infrastruktur komputasi meningkat drastis. Australia menarik bagi raksasa teknologi karena ketersediaan lahan, stabilitas politik, dan potensi energi terbarukan yang melimpah. Bahkan CEO OpenAI, Sam Altman, pernah menyebut Australia berpotensi menjadi ibu kota pusat data dunia. Namun, di balik peluang ekonomi, para ahli memperingatkan adanya risiko besar. Operator pasar energi Australia memperkirakan kebutuhan listrik pusat data bisa tiga kali lipat pada 2030. Dewan Iklim, sebuah lembaga nirlaba, bahkan memproyeksikan harga listrik di New South Wales (NSW) bisa melonjak 26 persen pada 2035 jika tidak ada penambahan pembangkit terbarukan yang signifikan.

Kekhawatiran terbesar adalah sumber daya air. Sebuah pusat data dapat menghabiskan hingga 40 juta liter air per hari, setara konsumsi 80.000 rumah tangga, untuk mendinginkan server. Di negara yang rawan kekeringan seperti Australia, ini menjadi bom waktu. Sydney Water, perusahaan air terbesar di Australia, memperkirakan pusat data bisa mengonsumsi seperempat pasokan air minum kota pada 2035. Padahal, Sydney sendiri sudah harus menambah pasokan air untuk populasi yang terus bertambah. Jika air dialihkan untuk pusat data, warga harus siap membayar lebih mahal untuk sumber alternatif seperti desalinasi.

Di sisi energi, ketergantungan pada pembangkit fosil juga mengemuka. Greenpeace Australia Pacific menemukan bahwa tidak ada operator pusat data yang mampu membuktikan klaim mereka mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Di Amerika Serikat, banyak pusat data justru memilih membangun pembangkit gas alam karena dianggap lebih murah. Di Australia, perusahaan Cloud Carrier berencana membangun tiga pembangkit gas untuk memasok fasilitasnya di dekat Sydney. Jika jaringan listrik terganggu, generator diesel cadangan pun siap digunakan.

Pemerintah NSW membantah kekhawatiran itu. Bendahara NSW, Daniel Mookhey, menegaskan bahwa investasi pusat data justru sejalan dengan pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, sektor swasta akan menanggung biaya transisi energi, sehingga rumah tangga tidak terbebani. Namun, warga dan pegiat lingkungan menuntut penghentian sementara semua pembangunan pusat data. Rochelle Flood, wakil wali kota Lane Cove, menyoroti kurangnya konsultasi publik. Salah satu pusat data yang diusulkan hanya berjarak 16 meter dari rumah penduduk dan 160 meter dari sekolah dasar. Jika empat fasilitas di kawasan industri Lane Cove disetujui, setengah dari bisnis yang ada harus pindah, mengancam ribuan lapangan kerja. Felipe Tanaka, manajer bisnis setempat, mengaku tidak pernah mendapat informasi sebelumnya. "Ribuan pekerjaan akan hilang dari area ini dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Perdana Menteri Anthony Albanese sebenarnya telah mengumumkan aturan baru pada Juli lalu yang mewajibkan pusat data berskala besar untuk menjamin pasokan listrik, membatasi penggunaan air, dan membayar infrastruktur tambahan. Namun, regulasi yang baru berlaku pada 2027 itu hanya untuk proyek baru, tidak untuk yang sudah dibangun atau sedang konstruksi. Hal ini dinilai tidak cukup oleh para kritikus. Jon Whittle, mantan direktur pusat riset digital CSIRO, mengakui ada pertimbangan serius, tetapi ia menilai Australia tidak punya pilihan selain terus berinvestasi. "Kita harus mendukungnya," katanya. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah menjadi pusat data dunia sepadan dengan risiko krisis air dan energi? Atau seperti yang dikatakan Flood, "Ketika air minum, energi, dan lahan kita digunakan untuk sampah AI generatif, itu tidak memberikan nilai balik apa pun."

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pelajaran berharga. Negara ini juga tengah gencar menarik investasi pusat data, dengan janji pertumbuhan ekonomi digital. Namun, tanpa perencanaan matang, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi dilema serupa: mengejar ketertinggalan teknologi sambil mengorbankan sumber daya alam dan kesejahteraan warganya. Pertanyaannya, mampukah Indonesia belajar dari pengalaman Australia sebelum terlambat?