Beijing Perkuat Jaringan Koperasi Desa: Bukan Sekadar Toko, tapi Benteng Ketahanan Pangan

Di tengah hiruk-pikuk toko modern Beijing, jaringan koperasi pasokan dan pemasaran—peninggalan era Mao—kini kembali dilirik Beijing sebagai tameng ketahanan pangan. Pemerintah China meluncurkan rencana pembangunan lima tahun yang menempatkan koperasi ini sebagai garda depan dalam menghadapi gangguan rantai pasok, mulai dari bencana alam hingga ketegangan geopolitik.

Bagi sebagian warga, koperasi ini tampak seperti supermarket biasa. Namun, di balik tampilan sederhananya, terdapat sistem yang membentang luas: 37.000 koperasi akar rumput dan lebih dari 856.000 gerai operasional yang mengelola distribusi pupuk, logistik, hingga layanan pertanian. Angka ini menunjukkan skala ambisi Beijing yang tidak main-main.

Rencana tersebut, yang diumumkan pada Agustus lalu, menargetkan pembangunan atau peningkatan sekitar 100 gudang cadangan strategis dan 1.000 pusat distribusi tingkat kabupaten pada 2030. Ini bukan sekadar revitalisasi infrastruktur lama, melainkan upaya menciptakan "lapisan berjaring pengaman" di tengah dominasi raksasa e-commerce seperti JD.com dan kurir SF Express.

Analis menilai langkah ini sebagai bentuk "redundansi selektif"—konsep yang diutarakan peneliti kebijakan China, Li Yaqi. Artinya, Beijing tidak berniat mengalahkan efisiensi sektor swasta, melainkan memastikan negara memiliki kapasitas cadangan yang siap pakai saat krisis. "Tujuannya bukan menggantikan pasar, tapi memastikan negara tidak perlu membangun sistem dari nol saat darurat," ujar Li, yang pernah menjadi asisten peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura.

Pandangan senada disampaikan Adam Liu, asisten profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS. Menurutnya, efisiensi bukanlah tujuan utama Partai Komunis. "Koperasi adalah instrumen untuk mengarahkan sumber daya tanpa perantara pasar," tegasnya. Ini menjelaskan mengapa Beijing mempertahankan jaringan yang secara komersial mungkin kalah bersaing dengan platform digital.

Ketahanan sistem ini teruji pada Maret lalu, ketika konflik Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz. China melepas cadangan pupuk nasional lebih awal untuk musim tanam semi. Hasilnya, harga dan pasokan pupuk utama tetap stabil. Bagi Li, insiden ini membuktikan bahwa infrastruktur pertanian dapat menjadi bantalan terhadap guncangan geopolitik.

Namun, para ahli mengingatkan bahwa kapasitas ini bukan bukti persiapan perang. Liu mencatat, rencana tersebut tidak menggunakan kosakata mobilisasi militer dan lokasinya mengikuti geografi pangan, bukan strategis. "Yang membingungkan adalah niat dengan kapasitas," kata Li. Gudang pupuk yang sama bisa digunakan untuk panen, bantuan banjir, atau embargo—fisiknya tidak mengungkap skenario apa yang memotivasi investasi.

Bagi Indonesia, model China menawarkan refleksi menarik. Dengan ribuan pulau dan rantai pasok yang rentan, konsep "redundansi selektif" dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat Bulog dan koperasi desa, tanpa harus meninggalkan peran swasta. Pertanyaannya, mampukah Indonesia membangun sistem serupa yang efisien dan siap siaga? Atau justru akan terjebak dalam birokrasi yang lamban? Jawabannya menentukan ketahanan pangan Nusantara di tengah dunia yang semakin tidak pasti.