Megathrust Pasti Terjadi, tapi Prediksi Tanggal Tetap Mustahil: BRIN Tegaskan Fokus pada Mitigasi

Ancaman gempa megathrust di Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan keniscayaan yang sudah terpetakan secara ilmiah. Namun, di tengah kekhawatiran publik yang meluas, para ahli justru mengingatkan bahwa pertanyaan yang lebih relevan bukanlah "kapan gempa terjadi", melainkan "seberapa siap kita menghadapinya". Peneliti Ahli Utama Geologi Kuarter dan Paleotsunami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Eko Yulianto, menegaskan bahwa meskipun siklus gempa bersifat periodik, prediksi tanggal dan jam kejadiannya berada di luar kemampuan sains modern.

Dalam diskusi yang digelar SuarAkademia, Eko meluruskan berbagai kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Secara harfiah, megathrust adalah sesar naik raksasa yang menjadi batas pertemuan dua lempeng tektonik. Di Indonesia, zona ini terbentang di sepanjang pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, mencakup wilayah selatan Jawa hingga barat Sumatera. Publik kerap keliru menyamakan lempeng dengan sesar biasa seperti Sesar Lembang. Padahal, lempeng memiliki dimensi yang jauh lebih besar, meliputi kerak bumi hingga bagian atas mantel, sehingga akumulasi energi yang dilepaskan saat terjadi pergeseran berpotensi memicu gempa dengan magnitudo sangat besar.

Kesalahpahaman lain yang tak kalah penting adalah anggapan bahwa gempa terjadi secara rutin, misalnya setiap 200 tahun sekali. Eko menjelaskan bahwa kalkulasi ilmiah modern tidak lagi menggunakan pola tanggal, melainkan menghitung akumulasi energi atau yang dikenal sebagai slip deficit, serta memproyeksikan probabilitas kejadian. Metode ini memperhitungkan ketidakpastian sifat batuan dan interaksi antar segmen, yang sering kali memicu gempa beruntun atau super cycle, seperti yang terjadi pada gempa Samudra Hindia 2004 dan Jepang 2011. Karena kompleksitas ini, kata Eko, mustahil secara sains untuk menentukan kapan gempa akan mengguncang.

Di tengah ketidakpastian waktu, Eko menggarisbawahi bahwa gempa bumi sebenarnya tidak merenggut nyawa secara langsung. Korban jiwa umumnya disebabkan oleh bangunan yang roboh atau bencana sekunder seperti tsunami. Oleh karena itu, langkah mitigasi taktis menjadi kunci utama keselamatan. Masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir, harus mampu menjadikan tubuhnya sendiri sebagai sensor pertama. Jika merasakan guncangan yang sangat kuat atau berlangsung lama, evakuasi mandiri ke tempat tinggi harus segera dilakukan tanpa menunggu pengumuman resmi. Pada kasus tsunami lokal seperti di Mentawai, gelombang dapat menyapu daratan dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 menit setelah gempa.

Bagi Indonesia, yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, pemahaman yang tepat tentang megathrust bukan sekadar soal literasi kebencanaan, melainkan fondasi bagi kebijakan tata ruang dan kesiapsiagaan nasional. Kejadian gempa Nusa Tenggara Timur baru-baru ini menjadi pengingat bahwa ancaman ini nyata dan tersebar di berbagai titik. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa infrastruktur vital, seperti rumah sakit dan sekolah, dibangun dengan standar tahan gempa, serta jalur evakuasi dan sistem peringatan dini berfungsi optimal. Lebih dari itu, edukasi publik harus terus digencarkan agar masyarakat tidak mudah terjebak pada ramalan-ramalan yang tidak berdasar, melainkan fokus pada langkah-langkah konkret yang dapat menyelamatkan jiwa.

Ke depan, tantangan terbesar bukanlah pada kemampuan sains untuk memprediksi gempa, melainkan pada kemauan politik dan sosial untuk berinvestasi dalam mitigasi. Apakah Indonesia akan terus menunggu hingga gempa besar terjadi, atau justru menjadikan pengetahuan ini sebagai pemicu aksi nyata? Jawabannya akan menentukan seberapa besar dampak bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Yang jelas, seperti diungkapkan Eko, yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena alam tidak akan pernah menyesuaikan jadwalnya dengan kesiapan manusia.