Banjir Nepal: Pelajaran Rekonstruksi yang Belum Tuntas dan Tantangan Diplomasi Himalaya

Banjir dahsyat yang melanda Nepal sejak akhir Agustus telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang dan menyebabkan hampir 4.500 lainnya hilang, sekaligus melumpuhkan infrastruktur vital dan memutus jalur perdagangan utama menuju China. Bencana ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga ujian bagi kemampuan Nepal dalam membangun kembali ekonominya di tengah tekanan utang dan perubahan iklim.

Dalam hitungan jam, air bah dari Sungai Bhote Koshi dan Trishuli menghancurkan pembangkit listrik, memutus jaringan energi, dan merendam lahan pertanian yang sedang memasuki musim tanam. Puluhan jembatan dan ruas jalan penting, termasuk akses utama menuju Kathmandu, hanyut terbawa arus. Dampaknya langsung terasa pada logistik domestik dan aktivitas ekonomi harian masyarakat.

Kerusakan infrastruktur ini memiliki konsekuensi jangka panjang yang melampaui genangan air yang surut. Terputusnya rute perdagangan ke perbatasan China memaksa Nepal mengalihkan impor senilai sekitar US$3 miliar melalui Korala Pass atau pelabuhan India. Pengalihan ini menambah waktu tempuh setidaknya 20 hari, yang menurut analis setara dengan beban tarif 40 persen—sebuah pukulan telak bagi usaha kecil yang bergantung pada rantai pasok tepat waktu. Sektor jasa, terutama jalur wisata Kailash Mansarovar, juga diprediksi mengalami penurunan aktivitas signifikan dalam waktu dekat.

Bagi Kathmandu, Beijing, dan New Delhi, bencana ini menegaskan bahwa kerentanan ekonomi tidak mengenal batas politik. Ketika mata pencaharian dan infrastruktur bergantung pada geografi Himalaya yang sama, kerja sama lintas batas menjadi prasyarat untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Menteri Keuangan Nepal, Swarnim Wagle, memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai US$4–5 miliar—sebuah beban berat di tengah kewajiban pembayaran utang luar negeri dan persiapan Nepal untuk keluar dari status Negara Terbelakang (LDC).

Pengalaman rekonstruksi pasca-gempa 2015 memberikan pelajaran berharga: besarnya anggaran tidak menjamin kualitas pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa aturan pengadaan dan kontrak konstruksi yang konvensional tidak cocok untuk situasi darurat yang penuh ketidakpastian. Proses birokrasi yang berbelit menunda proyek, sementara kontrak standar sulit beradaptasi dengan perubahan biaya dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan—mulai dari percepatan persetujuan hingga fleksibilitas kontrak—menjadi sama pentingnya dengan pendanaan itu sendiri.

Komisi Perencanaan Nasional Nepal akan segera merilis Post-Disaster Needs Assessment. Penilaian ini seharusnya tidak hanya mendata kerusakan fisik, tetapi juga mengintegrasikan risiko iklim dan geologi dalam setiap keputusan rekonstruksi. Membangun kembali infrastruktur di koridor sungai yang sama tanpa mitigasi risiko hanya akan mengulang bencana serupa. Selain itu, koordinasi bantuan internasional masih menghadapi kendala kronis, seperti kekurangan alat berat, sistem data pemerintah yang terfragmentasi, dan komunikasi cadangan yang tidak memadai.

Salah satu temuan paling penting adalah asal mula longsoran yang memicu banjir—berada di wilayah Tibet yang tidak terpantau. Ini membuka celah kritis dalam pemantauan dan berbagi data lintas batas. Ketergantungan pada komunikasi diplomatik pasca-bencana terbukti tidak cukup. Para peneliti mendorong pembentukan kerangka peringatan dini Himalaya yang memungkinkan China, Nepal, dan India berbagi data gletser, curah hujan, dan debit sungai secara real-time. Dengan begitu, otoritas di hilir memiliki waktu lebih untuk memperingatkan masyarakat dan melindungi infrastruktur penting.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola risiko bencana yang melampaui batas administratif. Negara kepulauan dengan banyak daerah rawan gempa dan banjir perlu memastikan bahwa pembangunan kembali tidak sekadar memulihkan fungsi ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah mekanisme koordinasi dan sistem peringatan dini yang ada saat ini sudah cukup adaptif menghadapi ancaman yang semakin kompleks akibat perubahan iklim?