G20 Terbelah: AS Dorong Tekanan Dagang ke China, tapi Komunike Bersama Masih Jauh dari Kata Sepakat

Pertemuan para menteri keuangan G20 di Asheville, Amerika Serikat, berubah menjadi panggung tarik-menarik kepentingan ketika Washington mendesak anggota forum untuk bersama-sama menekan Beijing agar mengubah model ekonominya yang dinilai terlalu bergantung pada ekspor. Di tengah gejolak pasar obligasi global yang kembali memanas, Amerika ingin G20 merumuskan langkah konkret mengurangi defisit perdagangan dan fiskal—namun jalan menuju konsensus masih terjal oleh perbedaan sikap soal subsidi industri, pembatasan ekspor mineral tanah jarang, dan kehadiran Rusia di meja perundingan.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah mengisyaratkan sejak akhir pekan bahwa ia akan mendorong anggota G20 untuk meninjau ulang syarat perdagangan dengan China dan mempertimbangkan hambatan tarif yang lebih tinggi terhadap barang-barang China. Tekanan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa ekspor besar-besaran China—yang didorong lemahnya permintaan domestik—telah menekan ekonomi global, terutama setelah AS memberlakukan tarif tinggi dan larangan untuk sejumlah produk seperti kendaraan listrik. Data menunjukkan ekspor China melonjak 23,9 persen pada Juli dibanding tahun lalu, memicu seruan di Uni Eropa untuk memperketat pembatasan impor.

Namun, upaya AS untuk menyatukan suara G20 menghadapi hambatan serius. China, yang selama ini kerap mengabaikan imbauan untuk mengurangi subsidi dan menyeimbangkan ekonomi, menolak keras jika komunike bersama menyebut istilah 'ekonomi non-pasar' atau mengkritik kebijakan mineral kritisnya. Di sisi lain, negara-negara Eropa bersikukuh ingin memasukkan bahasa yang tegas mengenai perang Rusia di Ukraina—sebuah isu yang memicu kejutan ketika Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, hadir secara fisik untuk pertama kalinya sejak invasi 2022.

Ketegangan ini mencerminkan fragmentasi yang semakin dalam di antara ekonomi-ekonomi besar dunia. Komisioner Ekonomi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengakui bahwa China adalah sumber utama ketidakseimbangan global, tetapi menekankan bahwa semua pihak harus bertindak. "China perlu membelanjakan lebih banyak, AS perlu mengurangi pengeluaran, dan UE perlu berinvestasi lebih banyak," ujarnya, menggambarkan analisis yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa solusi tidak bisa hanya dibebankan pada satu negara.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan defisit transaksi berjalan yang kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan arus modal, Indonesia berada di tengah arus persaingan antara dua raksasa ekonomi. Jika AS dan sekutunya berhasil menekan China untuk mengurangi ekspor, hal ini dapat membuka peluang pasar baru bagi produk Indonesia, tetapi juga berisiko memicu perlambatan ekonomi China yang akan berdampak pada permintaan komoditas ekspor Indonesia. Di sisi lain, kebijakan proteksionis yang meluas dapat mengganggu rantai pasok global, termasuk pasokan mineral kritis yang dibutuhkan untuk transisi energi.

Menteri Keuangan Polandia, Andrzej Domanski, menyuarakan dukungan terhadap pandangan AS bahwa surplus perdagangan China adalah masalah besar. Ia menyoroti undervaluasi yuan dan subsidi ekspor yang agresif sebagai tantangan bagi Eropa. Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, secara terbuka mengecam pembatasan ekspor mineral kritis yang dinilai merugikan ekonomi global. Jepang, yang sangat bergantung pada pasokan mineral dari China, memiliki kepentingan langsung dalam isu ini.

Pasar keuangan global juga menjadi latar yang mencekam. Aksi jual obligasi yang berlanjut pada Selasa (1/9) mendorong imbal hasil obligasi 10 tahun Jepang menembus 3 persen untuk pertama kalinya sejak 1996, mencerminkan kekhawatiran investor tentang inflasi akibat energi, potensi pengetatan moneter, dan kondisi fiskal yang memburuk. Imbal hasil obligasi di AS, kawasan euro, Jerman, dan Inggris juga naik, dengan lonjakan 10 basis poin di Inggris setelah libur panjang, dipicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pertanyaan besarnya kini: akankah G20 mampu menghasilkan komunike bersama yang bermakna, atau justru menjadi ajang pembuktian bahwa multilateralisme semakin rapuh? Jika AS gagal membawa China ke meja negosiasi yang konstruktif, dunia mungkin harus bersiap menghadapi babak baru perang dagang yang akan merugikan semua pihak, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Yang jelas, pertemuan Asheville belum menghasilkan titik terang—dan waktu terus berjalan.