Menkeu Purbaya Targetkan Kemiskinan 6,5 Persen pada 2027: Seberapa Realistis?

Pemerintah memasang target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga kisaran 6–6,5 persen pada 2027, sebuah level yang belum pernah tercapai dalam dua dekade terakhir. Target ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (3/2), sebagai bagian dari kerangka pembangunan jangka menengah yang juga mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 6 persen.

Jika dibandingkan dengan capaian September 2025 yang masih berada di angka 8,25 persen, maka pemerintah harus mampu memangkas tingkat kemiskinan hampir dua poin persentase dalam dua tahun. Ini bukan pekerjaan mudah, mengingat tekanan global terhadap harga pangan dan energi masih membayangi daya beli masyarakat kelas bawah. Namun, Menkeu Purbaya optimistis bahwa stabilitas ekonomi yang dijaga melalui kebijakan fiskal yang efektif akan menjadi motor percepatan pengentasan kemiskinan.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan serangkaian sasaran pembangunan lain yang saling terkait. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke rentang 4,30–4,87 persen, sementara rasio gini—indikator ketimpangan—diharapkan membaik ke level 0,362–0,367. Indeks Modal Manusia, yang mengukur kualitas kesehatan dan pendidikan, juga ditargetkan naik menjadi 0,575. Seluruh indikator ini menjadi bahan evaluasi bagi efektivitas program-program prioritas, seperti perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mendukung target pertumbuhan, pemerintah menyusun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.496 triliun, sementara belanja negara ditetapkan Rp4.097,29 triliun. Defisit anggaran dijaga ketat di level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat. Asumsi makro lainnya termasuk inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah di level Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel.

Di sektor energi, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi mencapai 612.500 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Angka-angka ini menjadi penting karena penerimaan negara dari sektor migas masih menjadi salah satu penopang utama APBN. Namun, realisasi lifting seringkali meleset dari target akibat berbagai kendala teknis dan investasi, sehingga pemerintah perlu memastikan iklim investasi yang kondusif bagi eksplorasi dan produksi.

Kinerja penurunan kemiskinan sebenarnya sudah menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen pada periode yang sama. Namun, percepatan penurunan kemiskinan ke level 6,5 persen membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi; diperlukan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama untuk kelompok rentan yang berada tepat di garis kemiskinan.

Menurut pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, target tersebut realistis jika pemerintah mampu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat program perlindungan sosial yang terintegrasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian global, seperti fluktuasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama, dapat menjadi batu sandungan. "Kuncinya ada pada konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekspektasi," ujarnya.

Bagi masyarakat Indonesia, target ini memiliki arti penting karena menyangkut kesejahteraan jutaan jiwa. Jika berhasil, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan. Namun, jika gagal, pemerintah harus siap menghadapi kritik tajam di tengah tahun politik. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu menjaga momentum ini di tengah tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global? Hanya waktu yang akan membuktikan.