HUT Ke-81 DPR: Puan Tekankan Parlemen Harus Hadir untuk Rakyat, Bukan Sekadar Formalitas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa peringatan 81 tahun lembaga legislatif bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan untuk memperkuat pengabdian kepada rakyat dan merapatkan barisan dalam menyempurnakan praktik demokrasi di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Di hadapan para anggota dewan, Puan mengajak seluruh jajaran untuk melakukan introspeksi dan bekerja kolektif guna menghadirkan parlemen yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa usia yang hampir satu abad ini merupakan rentang waktu yang sarat perjuangan dan menjadi ruang bagi bangsa untuk terus berdialektika, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebatas hak untuk memilih dalam pemilu. Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kehidupan rakyat: suaranya didengar, aspirasinya diperjuangkan, hak-haknya dilindungi, dan kesejahteraannya menjadi tujuan penyelenggaraan negara,” ujar Puan dalam pidatonya. Ia mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dan kedaulatan itu tidak boleh direduksi menjadi sekadar kehendak segelintir orang atau kekuasaan semata.

Lebih jauh, politikus senior PDI Perjuangan itu menyoroti perubahan lanskap politik yang dipicu oleh keterbukaan informasi dan penetrasi teknologi digital. Menurutnya, jarak antara rakyat dan wakilnya kini semakin pendek; aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik, kebijakan dapat diawasi secara lebih terbuka, dan ruang partisipasi publik semakin luas. Hal ini menuntut DPR untuk beradaptasi dan menjawab ekspektasi yang terus meningkat.

“Demokrasi bukan hanya tentang hak untuk berbicara, melainkan juga kesediaan untuk mendengar. Bukan sekadar mempertahankan perbedaan, tetapi juga mengolah perbedaan menjadi keputusan bagi kepentingan bersama,” tegasnya. Puan menegaskan komitmen DPR agar setiap undang-undang yang dibentuk, setiap rupiah anggaran yang disetujui, dan setiap kebijakan pemerintah yang diawasi benar-benar menghadirkan keberpihakan kepada rakyat.

Peringatan HUT DPR kali ini berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang menuntut kehadiran parlemen yang lebih responsif. Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan Puan merupakan pengakuan implisit atas kritik publik terhadap kinerja legislatif, yang kerap dianggap kurang aspiratif. Namun, di sisi lain, momen ini juga menjadi ajang bagi DPR untuk menunjukkan komitmen perbaikan, terutama dalam menghadapi agenda legislasi nasional yang padat.

Bagi Indonesia, penguatan peran DPR memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kebijakan publik, mulai dari perlindungan sosial, reformasi birokrasi, hingga iklim investasi. Parlemen yang kredibel dan akuntabel akan menjadi penjamin stabilitas politik yang pada gilirannya menarik minat investor dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, pesan Puan tentang pentingnya mendengar dan mengolah perbedaan menjadi keputusan bersama menjadi relevan tidak hanya bagi elite politik, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah retorika pembenahan ini akan diikuti dengan langkah konkret, seperti penataan alat kelengkapan dewan, penguatan mekanisme partisipasi publik, dan penegakan kode etik. Publik tentu menunggu bukti bahwa DPR tidak hanya berhenti pada ucapan, tetapi mampu menerjemahkan semangat HUT ke-81 ini menjadi kerja nyata yang menyentuh hajat hidup orang banyak.