Puan Tegaskan DPR Terbuka pada Kritik Publik di HUT ke-81: Kinerja Tak Cuma Dihitung dari Jumlah UU

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak alergi terhadap kritik publik, justru menjadikannya pijakan untuk berbenah. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus memperingati 81 tahun usia DPR di kompleks parlemen, Selasa (18/8/2026). Ia mengajak seluruh elemen bangsa memaknai usia ini bukan sebagai pencapaian, melainkan momentum introspeksi.

Dalam pidatonya, Puan mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi parlemen. Ia menolak kritik dianggap sebagai jarak antara rakyat dan wakilnya. Sebaliknya, kritik adalah kanal demokrasi yang menjaga DPR tetap berpijak pada realitas sosial. “Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” ujarnya di hadapan para legislator.

Lebih jauh, Puan menilai kinerja parlemen tidak bisa diukur semata dari jumlah undang-undang yang disahkan, frekuensi rapat, atau besaran anggaran yang dibahas. Ukuran yang lebih hakiki, kata dia, adalah sejauh mana seluruh kerja itu berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. “Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat,” tuturnya.

Pernyataan ini menarik dicermati di tengah tren penurunan kepercayaan publik terhadap parlemen dalam beberapa tahun terakhir. Survei sejumlah lembaga menunjukkan kepuasan terhadap DPR kerap berada di bawah 60 persen, salah satunya akibat maraknya kasus korupsi dan minimnya serapan aspirasi. Dengan nada yang lebih rendah hati, Puan seolah ingin merespons kritik yang selama ini dilontarkan, bahwa DPR terlalu sibuk dengan agenda politik internal dibanding kepentingan publik. Ia menegaskan, kedaulatan tidak boleh direduksi menjadi milik segelintir elite, melainkan milik rakyat.

Bagi pengamat politik, pernyataan Puan bisa dibaca sebagai upaya membangun citra baru DPR di tengah dinamika politik menjelang pemilu 2029. Namun, yang lebih penting adalah pembuktian. Masyarakat akan menilai dari konsistensi antara ucapan dan kebijakan. Jika DPR serius ingin dekat dengan rakyat, maka mekanisme penyerapan aspirasi harus diperkuat, misalnya melalui reses yang lebih efektif atau penguatan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Di sisi lain, peringatan HUT ke-81 ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang. Sejak era reformasi, DPR telah mengalami transformasi besar, dari sekadar lembaga legitimasi kekuasaan menjadi mitra kritis pemerintah. Namun, tantangan ke depan tidak ringan: mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terkikis, memperkuat integritas anggota, dan memastikan setiap produk legislasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Puan sendiri menutup pidatonya dengan ajakan reflektif: “81 tahun DPR RI bukanlah tentang sudah seberapa jauh DPR RI berjalan, tetapi tentang sudah seberapa dekat perjalanan kita dengan rakyat.” Kalimat ini seakan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, akankah semangat ini bertahan setelah acara seremonial usai? Publik tentu berharap ada aksi nyata, bukan sekadar retorika tahunan.