Korea Selatan Siapkan Anggaran Rp9.500 Triliun untuk Memenangkan Perlombaan AI Global

Seoul, 1 September 2026 — Korea Selatan mengumumkan rencana belanja negara paling agresif dalam sejarahnya, menargetkan total pengeluaran 821 triliun won (setara US$596,92 miliar) untuk tahun fiskal 2027. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap percepatan perlombaan kecerdasan buatan (AI) global, di mana negara-negara besar berlomba membangun infrastruktur teknologi yang unggul.

Kementerian Perencanaan dan Keuangan Korea Selatan menyatakan bahwa anggaran ini menandai kenaikan 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya lonjakan tahunan terbesar yang pernah tercatat. Di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae-myung, yang mulai menjabat Juni tahun lalu, arah kebijakan fiskal berbelok tajam dari era penghematan tiga tahun di bawah pendahulunya. Lee dikenal sebagai pendukung ekspansi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Yang menarik, pembengkakan anggaran ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari ledakan pendapatan pajak yang dipicu oleh kinerja industri semikonduktor domestik. Samsung Electronics dan SK Hynix, dua raksasa chip Korea, tengah menikmati keuntungan luar biasa berkat permintaan global yang tinggi untuk chip HBM (High Bandwidth Memory) yang menjadi tulang punggung komputasi AI. Penerimaan pajak korporasi diperkirakan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 216,7 triliun won pada tahun depan, sementara total penerimaan pajak diproyeksikan naik 40,7 persen menjadi 584,4 triliun won.

Dengan pemasukan yang melimpah, pemerintah berencana menekan utang. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan turun 3,3 poin persentase menjadi 48,3 persen, turun dari estimasi 51,6 persen tahun ini. Penjualan obligasi pemerintah juga akan dipangkas menjadi 222,8 triliun won, sementara penerbitan obligasi bersih—yang mencerminkan utang baru yang sesungguhnya—turun lebih tajam lagi sebesar 13,1 triliun won menjadi 96,3 triliun won. Namun, pasar merespons dengan hati-hati: imbal hasil obligasi 10 tahun Korea naik 6,5 basis poin menjadi 4,378 persen, menunjukkan ekspektasi pasar akan pemangkasan yang lebih besar di tengah gejolak obligasi global.

Kong Dong-rak, analis di Daishin Securities, menilai bahwa pengurangan penjualan obligasi yang lebih besar akan lebih baik bagi pasar. "Akan lebih baik bagi pasar jika pemerintah melakukan pengurangan yang lebih besar," ujarnya, seraya menambahkan bahwa imbal hasil obligasi domestik telah meningkat seiring aksi jual obligasi jangka panjang di seluruh dunia. Ia juga menyambut baik rencana penurunan penerbitan bersih, yang diharapkan dapat menstabilkan pasar obligasi lokal.

Alih-alih membelanjakan surplus pajak sebesar 162,3 triliun won untuk kebutuhan jangka pendek, pemerintah memilih membentuk Future Response Fund, semacam dana abadi strategis untuk investasi jangka panjang. Pada tahun pertama, dana ini akan mengucurkan 45,4 triliun won untuk program kesejahteraan pemuda, mesin pertumbuhan masa depan, dan pendidikan khusus. Prioritas utama untuk 2027 adalah pembangunan infrastruktur semikonduktor generasi berikutnya, termasuk sistem air industri, jaringan listrik, dan logistik yang mendukung manufaktur chip. Pemerintah juga mengalokasikan 2,6 triliun won untuk anggaran semikonduktor khusus, serta 3,4 triliun won untuk program kapal selam bertenaga nuklir dan persenjataan strategis lainnya.

Bagi Indonesia, langkah Korea Selatan ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi besar-besaran di sektor teknologi, terutama semikonduktor, adalah kunci untuk memenangkan persaingan ekonomi masa depan. Indonesia sendiri tengah berupaya menarik investasi di sektor ini, termasuk melalui hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Namun, tanpa dukungan fiskal yang agresif dan kebijakan yang konsisten, Indonesia berisiko tertinggal dalam perlombaan AI yang kini menjadi medan pertempuran ekonomi global. Keberhasilan Korea Selatan dalam memanfaatkan momentum industri chipnya untuk membiayai transformasi struktural dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Rencana anggaran ini masih membutuhkan persetujuan parlemen, dan Presiden Lee Jae-myung telah mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga mungkin tak terhindarkan, yang dapat membebani rumah tangga rentan. Pertanyaannya, apakah langkah berani ini akan cukup untuk mempertahankan posisi Korea Selatan di puncak teknologi global, atau justru memicu ketidakstabilan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi dunia? Keputusan parlemen dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Korea Selatan dan dampaknya bagi kawasan Asia.