Perdana Menteri Nepal Desak Aksi Iklim Global Usai Bencana Himalaya Tewaskan 939 Orang
Baca dalam 60 detik
- Banjir bandang akibat longsoran gletser di perbatasan China-Nepal menewaskan hampir seribu orang dan memicu seruan keras Kathmandu untuk komitmen iklim internasional.
- Nepal, yang kontribusi emisinya kecil, menanggung beban berat krisis iklim; para ahli memperingatkan gletser Himalaya mencair lebih cepat dari perkiraan.
- Pemerintah Nepal memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai miliaran dolar, menyoroti kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, secara tegas menyerukan aksi internasional terhadap perubahan iklim setelah banjir bandang dahsyat yang dipicu longsoran gletser di kawasan Himalaya menewaskan sedikitnya 939 orang dan meninggalkan hampir 4.500 warga hilang. Dalam pernyataan resminya, Shah menegaskan bahwa bencana yang melanda wilayah Rasuwa itu bukan sekadar banjir biasa, melainkan konsekuensi langsung dari pemanasan global yang kini menjadi ancaman eksistensial bagi negara-negara pegunungan.
Banjir yang menerjang Sungai Bhote Koshi pada akhir pekan lalu itu terjadi setelah gletser di perbatasan China-Nepal runtuh, melepaskan gelombang besar air es dan puing-puing yang menghancurkan permukiman di sepanjang aliran sungai. Pemerintah Nepal memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana ini mencapai miliaran dolar AS, sebuah pukulan telak bagi negara yang sedang berjuang memulihkan ekonomi pascapandemi. Shah, dalam unggahan media sosialnya, menyebut peristiwa ini sebagai salah satu bencana terbesar di kawasan tersebut, yang dipicu oleh longsoran salju dan es di kawasan Himalaya.
Para ilmuwan iklim telah lama memperingatkan bahwa Himalaya, yang dijuluki "Atap Dunia", mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan seiring meningkatnya suhu global. Gletser di pegunungan ini bukan hanya pemandangan alam, tetapi juga sumber air bagi sekitar 240 juta penduduk di kawasan pegunungan dan 1,65 miliar orang lainnya di lembah sungai Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mencairnya gletser tidak hanya meningkatkan risiko bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor, tetapi juga mengancam ketahanan air jangka panjang bagi miliaran orang.
Nepal, yang hanya menyumbang sebagian kecil emisi gas rumah kaca global, kini berada di garis depan krisis iklim. Negara berpenduduk 30 juta jiwa ini, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata, memiliki kapasitas terbatas untuk merespons bencana sebesar ini. Shah menegaskan bahwa Nepal harus menyuarakan penderitaannya di forum internasional. "Sudah waktunya bagi kami untuk mengangkat isu bencana yang kami alami akibat perubahan iklim secara kuat kepada komunitas internasional," ujarnya, menekankan bahwa negara-negara maju yang menjadi penyumbang emisi terbesar harus bertanggung jawab.
Seruan Nepal ini sejalan dengan peringatan yang pernah disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, saat mengunjungi Nepal pada 2023. Guterres saat itu menyebut "atap dunia sedang runtuh" akibat mencairnya gletser dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala iklim PBB, Simon Stiell, juga menyebut bencana ini sebagai "pengingat yang menghancurkan tentang betapa rapuhnya lingkungan pegunungan ini". Pernyataan-pernyataan ini menggarisbawahi urgensi yang semakin meningkat di tengah lambatnya negosiasi iklim global.
Bagi Indonesia, bencana ini menjadi cermin nyata dari ketidakadilan iklim. Meskipun bukan negara pegunungan, Indonesia menghadapi ancaman serupa dari naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, sementara kontribusinya terhadap emisi global juga relatif kecil dibandingkan negara-negara industri. Pengalaman Nepal menunjukkan bahwa negara berkembang sering kali menjadi korban utama dari krisis yang mereka tidak ciptakan, dan hal ini menuntut solidaritas global yang lebih konkret.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: akankah komunitas internasional merespons seruan Nepal dengan aksi nyata, atau hanya akan menjadi retorika belasungkawa? Bagi Kathmandu, rekonstruksi pascabencana hanyalah awal dari perjuangan panjang. Adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana, menjadi kebutuhan mendesak yang membutuhkan pendanaan besar. Namun, tanpa komitmen global untuk mengurangi emisi secara drastis, bencana seperti ini akan terus berulang, tidak hanya di Himalaya, tetapi juga di berbagai belahan dunia yang rentan.



