Generasi Muda Jepang Makin Ogah Menikah: Survei Ungkap 35% Pilih Hobi dan Waktu Pribadi

Tokyo – Sebanyak 35 persen pemuda lajang di Jepang menyatakan tidak memiliki keinginan untuk menikah, berdasarkan hasil sementara survei yang dirilis Badan Anak dan Keluarga (Children and Families Agency) pada Senin (1/9/2026). Angka ini mencerminkan pergeseran nilai sosial yang kian menjauh dari institusi pernikahan, dengan mayoritas responden lebih memilih menginvestasikan waktu untuk hobi dan kepentingan pribadi.

Survei yang dilakukan secara daring terhadap sekitar 100.000 orang berusia 15 hingga 39 tahun antara Mei hingga Agustus ini menerima jawaban valid dari 68.000 responden. Dari 43.500 responden lajang yang ditanya tentang pandangan mereka terhadap pernikahan, sekitar 15.000 di antaranya memilih opsi tidak ingin menikah. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda Jepang semakin enggan mengikatkan diri dalam hubungan formal.

Selain itu, survei juga mengungkapkan bahwa hanya 9,5 persen responden yang ingin segera menikah, sementara 10,3 persen menargetkan pernikahan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dan 7,7 persen dalam lima tahun. Sisanya, sekitar 37,5 persen, masih belum memiliki kepastian atau memilih untuk tidak menjawab. Data ini menunjukkan bahwa keinginan menikah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi sebagian besar anak muda Jepang.

Ketika ditanya tentang hal yang lebih diutamakan daripada pernikahan, lebih dari separuh responden (51,2 persen) menjawab waktu luang dan hobi. Pilihan lain yang populer termasuk kesehatan, kesejahteraan emosional, dan pendapatan yang stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa generasi muda Jepang lebih menghargai kualitas hidup individual dibandingkan komitmen jangka panjang yang dianggap membatasi kebebasan.

Fenomena ini bukan hal baru di Jepang, namun angkanya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan bahwa angka pernikahan di negara tersebut mencapai rekor terendah pada 2025, dengan hanya sekitar 450.000 pasangan menikah. Tren ini sejalan dengan penurunan angka kelahiran yang telah lama menjadi kekhawatiran pemerintah.

Badan Anak dan Keluarga berencana merilis hasil akhir survei pada akhir tahun fiskal berjalan, Maret 2027. Hasil tersebut akan dianalisis untuk memahami tren berdasarkan usia dan wilayah, serta digunakan sebagai dasar merancang kebijakan bagi generasi muda. Pemerintah Jepang sendiri telah meluncurkan berbagai program insentif, seperti tunjangan anak dan kemudahan akses layanan penitipan anak, namun efektivitasnya masih dipertanyakan.

Fenomena serupa juga mulai terlihat di Indonesia, meskipun dengan skala yang berbeda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penundaan usia pernikahan di kalangan milenial dan Gen Z. Faktor ekonomi, seperti tingginya biaya hidup dan ketidakstabilan pekerjaan, menjadi alasan utama. Selain itu, perubahan nilai sosial yang lebih menghargai kebebasan individu juga turut memengaruhi.

Menurut sosiolog Universitas Indonesia, Dr. Retno Listyarti, pergeseran ini merupakan konsekuensi logis dari modernisasi dan urbanisasi. "Anak muda kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mengaktualisasikan diri, dan pernikahan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan," ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa dampak jangka panjangnya bisa serius, terutama terkait struktur demografi dan keberlanjutan sistem jaminan sosial.

Pemerintah Indonesia perlu belajar dari Jepang dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mendorong pernikahan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Tanpa intervensi yang tepat, tren penurunan minat menikah ini dapat memperburuk masalah kependudukan di masa depan.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengikuti jejak Jepang dalam menghadapi tantangan demografi ini? Atau justru mampu menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya mengandalkan insentif finansial, tetapi juga perubahan budaya yang lebih inklusif? Waktu yang akan menjawab.