Menkop: Koperasi Bukan Sekadar Lembaga Pinjaman, Melainkan Mesin Produktivitas Anggota

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi tidak boleh berpuas diri sebagai sekadar tempat meminjam uang, melainkan harus menjelma menjadi pilar penguatan ekonomi anggota melalui peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan perluasan akses pasar. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo'ta di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, pada Minggu.

Ferry menggarisbawahi bahwa koperasi modern seharusnya memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar fasilitas pembiayaan. Ia menyebutkan, koperasi ideal mampu menyediakan akses modal, membina kapasitas usaha, membuka jaringan pemasaran, serta menciptakan nilai tambah bagi para anggotanya. Menurutnya, KSP Balo'ta telah menunjukkan praktik terbaik melalui program pembinaan yang menyentuh langsung petani, termasuk pengembangan perkebunan kopi percontohan.

“Kita tidak boleh puas hanya membuat petani mendapatkan pinjaman. Kita harus membuat petani semakin produktif, semakin sejahtera, dan semakin memiliki posisi tawar,” ujar Ferry dalam siaran pers kementerian. Pesan ini menegaskan arah kebijakan kementerian yang ingin menggeser paradigma koperasi dari sekadar lembaga keuangan mikro menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Ketua KSP Balo'ta, Dedi Bongga, membeberkan capaian yang mengesankan: aset koperasi telah menembus Rp1,9 triliun per Juli 2026, melonjak 609 persen dibandingkan posisi 2014. Saat ini, koperasi yang berbasis di Toraja Utara itu melayani sekitar 15 ribu anggota. Dedi juga mengungkapkan dukungan pembiayaan modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi yang diterima secara bertahap selama satu dekade terakhir, dengan total sekitar sepuluh kali pencairan.

Di sisi lain, Bupati Toraja Utara, Frederik Viktor Palimbong, melaporkan bahwa terdapat sekitar 49 koperasi aktif di wilayahnya setelah pemekaran. Ia juga menyoroti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi program prioritas pemerintah. Dari target 151 unit, sebanyak 19 unit telah rampung 100 persen, sementara empat unit lainnya masih dalam proses konstruksi dengan progres 60 hingga 90 persen. Pemerintah daerah diminta mengawal penyelesaian pembangunan tersebut secara optimal.

Fenomena KSP Balo'ta menjadi cermin bagaimana koperasi dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya mengelola dana, tetapi juga memberdayakan ekonomi anggota secara langsung. Namun, keberhasilan ini masih menjadi pengecualian di tengah banyaknya koperasi yang belum mampu melepaskan diri dari model bisnis tradisional. Pertanyaannya, apakah model pengembangan seperti ini dapat direplikasi secara luas di seluruh Indonesia, atau justru akan tetap menjadi cerita sukses yang terisolasi? Jawabannya akan menentukan apakah koperasi benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang diidamkan.