Singapura Siapkan 1.200 Hunian BTO dengan Masa Tunggu di Bawah Tiga Tahun

Pemerintah Singapura kembali menggenjot pasokan hunian terjangkau dengan meluncurkan sekitar 1.200 unit flat baru dalam skema Build-to-Order (BTO) di dua kawasan, Sin Ming dan Toa Payoh. Menteri Pembangunan Nasional Chee Hong Tat mengumumkan bahwa kedua proyek tersebut akan memiliki masa tunggu kurang dari tiga tahun, sebuah angka yang jauh lebih singkat dibandingkan rata-rata masa tunggu BTO konvensional yang bisa mencapai empat hingga lima tahun.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan otoritas perumahan Singapura (HDB) untuk menjaga pasokan rumah yang stabil sambil menyuntikkan hunian baru ke kawasan yang sudah mapan. Dalam unggahan media sosialnya, Chee menegaskan bahwa proyek ini dirancang untuk meremajakan lingkungan lama dan memberikan lebih banyak pilihan bagi pembeli rumah, termasuk mereka yang ingin tinggal dekat dengan orang tua atau keluarga.

Langkah ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan rencana pembangunan 1.600 rumah di area Lakeview dan Shunfu, dengan proyek pertama yang sudah diluncurkan pada penjualan BTO Juni 2026. Selain itu, lebih dari 10.000 hunian publik dan swasta juga direncanakan di Toa Payoh Barat dan Mount Pleasant dalam sepuluh tahun ke depan. Dengan demikian, total pasokan hunian baru di kawasan tersebut akan mencapai ribuan unit, menandakan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi permintaan perumahan yang terus meningkat.

Konsep "Shorter Waiting Time" yang diusung HDB menjadi kunci dalam percepatan ini. Berbeda dengan BTO reguler yang pembangunannya dimulai setelah pemesanan, proyek dengan masa tunggu singkat ini biasanya telah memasuki tahap konstruksi yang signifikan sebelum calon pembeli memesan unit. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan rumah dalam waktu yang lebih cepat, sebuah keuntungan besar di tengah tingginya permintaan dan harga properti yang melonjak.

Meski membawa kabar baik bagi calon pembeli, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang sudah menetap di sekitar lokasi pembangunan. Chee Hong Tat menyadari potensi gangguan yang mungkin timbul dan meminta pengertian warga. Pemerintah berjanji akan meminimalkan ketidaknyamanan dengan memasang pagar pembatas, menggunakan mesin dengan tingkat kebisingan rendah, serta membatasi pekerjaan berisik hanya pada jam siang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga kenyamanan warga selama proses konstruksi berlangsung.

Bagi Indonesia, kebijakan perumahan Singapura ini menawarkan pelajaran berharga. Di tengah kesenjangan antara pasokan dan permintaan rumah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, pendekatan HDB dalam mempercepat masa tunggu dan meremajakan kawasan lama bisa menjadi referensi. Namun, perlu diingat bahwa struktur kepemilikan tanah dan kebijakan perumahan di Indonesia sangat berbeda, sehingga adopsi langsung mungkin tidak mudah. Meski demikian, semangat untuk menghadirkan hunian layak dengan waktu tunggu lebih singkat adalah hal yang relevan untuk dicermati.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah percepatan ini akan diikuti dengan kebijakan harga yang lebih terjangkau, mengingat harga BTO di Singapura juga terus merangkak naik. Selain itu, bagaimana pemerintah menjaga kualitas lingkungan dan infrastruktur di kawasan yang semakin padat akan menjadi tantangan tersendiri. Dengan rencana jangka panjang yang sudah dipetakan, Singapura tampaknya serius menjadikan perumahan sebagai prioritas utama, dan publik akan terus mengawasi realisasinya.