Maluku Utara Raih IKD Platinum: Bukti Peran Insinyur dalam Tata Kelola Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk pertama kalinya mengumumkan hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD), sebuah tolok ukur baru yang menilai sejauh mana peran insinyur terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan di tingkat lokal. Maluku Utara keluar sebagai daerah dengan capaian tertinggi, meraih predikat Platinum sekaligus Emas, mengungguli enam provinsi lain yang masuk nominasi.

Inisiatif ini bukan sekadar seremoni. IKD lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, yang selama ini belum memiliki instrumen pengukuran konkret di tingkat daerah. Dengan adanya indeks ini, pemerintah daerah kini memiliki parameter objektif untuk menilai kualitas keterlibatan tenaga ahli teknik dalam pembangunan—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga keberlanjutan proyek.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, David Yama, menegaskan bahwa pembangunan yang baik harus direncanakan secara matang, dieksekusi secara profesional, dan memanfaatkan teknologi yang tepat. “Pembangunan juga harus dilihat apakah direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara profesional, serta menggunakan teknologi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pengukuran perdana ini menjangkau 327 pemerintah daerah, mencakup tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dari enam provinsi yang dinominasikan, Maluku Utara meraih IKD Emas dan sekaligus Platinum sebagai nilai tertinggi secara keseluruhan. Riau menyusul dengan predikat Perak, sementara DKI Jakarta memperoleh Perunggu. Di level kabupaten/kota, Kabupaten Sragen meraih Perak dan Kota Balikpapan mendapatkan Perunggu.

Ketua Umum PII, Ilham Akbar Habibie, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. Menurutnya, IKD bukanlah ajang penghargaan semata, melainkan instrumen untuk menempatkan praktik keinsinyuran sebagai bagian penting dari tata kelola pembangunan daerah. “Hasil pengukuran IKD merupakan indikator bahwa praktik keinsinyuran mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola pembangunan daerah,” kata Ilham.

Bagi Indonesia, kehadiran IKD membawa implikasi strategis. Di tengah dorongan percepatan infrastruktur dan hilirisasi industri, ketersediaan data tentang kapasitas teknis daerah menjadi penting bagi investor dan mitra pembangunan. Daerah dengan skor IKD tinggi dapat menjadi sinyal bahwa proyek-proyek strategis di sana memiliki dasar perencanaan yang lebih solid dan pengawasan yang lebih akuntabel.

Namun, masih ada pekerjaan rumah. Pengukuran ini baru pertama kali dilakukan, dan belum semua daerah memiliki data keinsinyuran yang lengkap. Ke depan, perluasan cakupan dan pendalaman indikator akan menentukan apakah IKD benar-benar menjadi alat evaluasi yang berkelanjutan atau sekadar proyek sesaat. Pertanyaan yang menggantung: akankah daerah-daerah lain mengejar ketertinggalan mereka dalam melibatkan insinyur, atau justru menjadikan indeks ini sebagai formalitas belaka?