Target 100 GWp: Pemerintah Prioritaskan Desa tanpa Listrik, Ini Dampaknya bagi Ekonomi Lokal

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan listrik hingga ke pelosok negeri melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa program ini akan menyasar desa-desa yang selama ini belum menikmati akses listrik, sebuah langkah yang dinilai mampu mengubah wajah ekonomi pedesaan secara fundamental.

Dalam acara peluncuran dan groundbreaking yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/2), Bahlil mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto tidak main-main: setiap desa harus mendapatkan pasokan listrik sebesar 1 megawatt (MW). Ini bukan sekadar target ambisius, melainkan kebutuhan mendesak mengingat masih ada kantong-kantong keterisolasian energi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan penetrasi PLTS 100 GWp, pemerintah berharap tidak ada lagi desa yang gelap gulita saat malam tiba.

Yang menarik, program ini tidak hanya berhenti pada pemasangan infrastruktur. Bahlil memberikan contoh nyata dari salah satu desa di Sumatera yang telah merasakan manfaatnya. Sebelumnya, desa tersebut tidak memiliki listrik sama sekali; kini, dengan dukungan Pertamina, warga setempat mampu membangun fasilitas penyimpanan (storage) untuk hasil perikanan mereka. "Mereka sudah bisa bikin storage. Perikanan mereka sudah jalan. Masyarakat mereka juga akan mendapatkan listrik," ujarnya. Ini menunjukkan bahwa elektrifikasi bukan hanya tentang menyalakan lampu, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Peluncuran program ini dilakukan secara hybrid, dengan seremoni utama di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, yang terhubung daring dengan tiga lokasi lain: PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah; PLTS Desa Sembur di Batam, Kepulauan Riau; dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung. Khusus untuk Bali, proyek PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) Monumen Operasi Gilimanuk merupakan bagian dari Program Fat Burning Bali, yang bertujuan menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) dengan energi surya. Dengan kapasitas PLTS 300 MWp dan BESS 1.000 MWh, proyek ini membutuhkan lahan seluas 321 hektare dan ditargetkan beroperasi pada 2028.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel yang masih banyak digunakan. Sebelumnya, Bahlil menyebut bahwa sekitar 12,6 GW listrik Indonesia masih menggunakan solar, sebuah ironi di tengah potensi surya yang melimpah. Transisi ke energi surya tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi menekan biaya operasional jangka panjang, terutama di daerah terpencil yang selama ini mengandalkan BBM dengan biaya logistik tinggi.

Bagi Indonesia, program ini memiliki implikasi strategis yang luas. Pertama, dari sisi pemerataan pembangunan, elektrifikasi desa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kedua, dari sisi investasi, proyek sebesar ini membutuhkan modal yang tidak sedikit; diperkirakan tahap awal saja memerlukan investasi hingga Rp135 triliun. Ini membuka peluang besar bagi investor domestik maupun asing yang ingin terlibat dalam transisi energi Indonesia. Ketiga, dari sisi geopolitik, keberhasilan program ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi surya global, terutama dengan cadangan nikel yang dimiliki.

Namun, tantangan tetap ada. Pembebasan lahan, integrasi ke jaringan listrik nasional, dan keterbatasan teknologi penyimpanan energi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN akan menentukan kelancaran proyek. Pertanyaan yang menggantung: mampukah pemerintah merealisasikan target 2028 di tengah dinamika politik dan ekonomi yang ada? Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mencapai target bauran energi terbarukan, tetapi juga menuliskan babak baru dalam sejarah elektrifikasi nasional.